Feeds:
Pos
Komentar

Archive for September, 2007

Dari Doktrin Menuju Gerakan Praksis

Oleh. Muh Khamdan

Kader Muda NU Jepara 

Dengan krisis moralitas yang semakin akut, akibat menguatnya nalar keduniaan, berubahnya paradigma kekuasaan yang masih mengedepankan uang, dan labilnya tingkat perekonomian masyarakat Indonesia, maka harus ada sebuah kerangka teoritik yang dapat dipraktekan untuk mengatasi keadaan. Ia harus didasarkan pada keadaan nyata, yaitu berjalan seiring dengan perbaikan-perbaikan mendasar untuk membenahi seluruh kehidupan berbangsa, jadi tidak dapat dibatasi hanya pada seruan moralitas dari kaum agamawan saja. Ia adalah bagian dari penataan kembali keseluruhan hidup karena memiliki kemampuan untuk mencerna hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat sebenarnya. Ini harus pula dibarengi dengan perbaikan mentalitas penegak hukum, walaupun akan mengakibatkan ketidakpopuleran. Taruhannya, hal tersebut harus memerlukan hitungan-hitungan politik tersendiri.majalah41.gif

(lebih…)

Iklan

Read Full Post »

Kritik Wacana Agama Untuk Konstruk Fiqih Anti Korupsi

Oleh. Muh. Khamdan

khamdan.jpgAlumnus Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus

Dari rentetan fenomena dan permasalahan yang tergambarkan dalam kaburnya praktik korupsi di masyarakat, terutama yang melibatkan kalangan kiai, setidaknya ada beberapa alasan yang dapat dijadikan bahan untuk menanggulangi korupsi “terselubung”. Ketika membicarakan korupsi dengan dalih hadiah, infaq, bisyaroh, tentunya ada upaya untuk mengelabui fiqih itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan konsepsi budaya tentang dosa besar masyarakat Jawa yang identik dengan istilah molimo (5M), terdiri dari mateni (membunuh), minum (mabuk-mabukan), madat (mengkonsumsi narkoba), madon (zina), dan maling (mencuri).

Dalam konsepsi fiqih tradisional yang berlaku di masyarakat, maling disepadankan dengan sariqoh, yang memiliki kaidah “akhdzul al-mal ghair min hirzi mitslihi khifyatan” (mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan yang wajar secara sembunyi-sembunyi). Dari sini, mencuri harus mengandung beberapa unsur, yaitu ada harta (mal), milik orang lain (ghair), dan tempat penyimpanan yang layak (Min hirzi mitslih). Dari sinilah konsep korupsi mengalami permasalahan dalam doktrin fiqih tradisional yang berkembang di Indonesia.

Praktik korupsi mengalami pengkaburan dari asal definisi maling itu sendiri. Definisi harta berupa uang atau barang berharga, secara langsung tidak mengakui penyalahgunaan kekuasaan sebagai tindakan maling. Demikian juga harta milik orang lain, berarti membela para koruptor karena sesuatu yang diambil para koruptor adalah harta imajinasi (tidak nyata) milik negara, wujud negara sebagai pemilik harta adalah abstrak. Tempat yang layak dapat diwujudkan semisal membobol almari, meja, rumah, dan benda wujud lainnya, tetapi korupsi justru dilakukan oleh orang yang menguasai benda tersebut.

(lebih…)

Read Full Post »

Akar Budaya Korupsi Di Indonesia

Praktik korupsi memang selamanya difungsikan sebagai alat mencapai bahkan merebut kekayaan kekuasaan (politik) dan prestise sosial, dimana politik kekuasaan yang berlangsung di Indonesia telah dibudayakan sebagai upaya

adadfov11.jpg

menghasilkan uang atau mengembalikan modal kekuasaan.

Perkembangan praktik politik dan kekuasaan birokrasi Indonesia secara umum mewarisi kultur dan mentalitas birokrasi Jawa tradisional. Mentalitas tersebut identik dengan keserakahan mengumpulkan harta dan kekayaan oleh para aristocrat Jawa masa lalu. Hal ini juga yang kerap menjadikan antara pewaris kerajaan saling bertumpah darah mengincar kedudukan tertinggi kerajaan, atau perang untuk saling menguasai kerajaan lainnya. Orientasi demikian sangat kita fahami manakala melihat peninggalan-peninggalan kerajaan atau kerton Jawa pada masa sekarang yang memiliki koleksi harta kekayaan terdiri dari emas perhiasan dan pernak-pernik kekayaan lain.

Dalam sejarah Jawa, juga berkembang aturan adanya upeti yang diterapkan oleh kerajan bagi seluruh rakyatnya yang menempati tanah-tanah dalam wilayah kerajaan tertentu, karena rakyat hanya sekadar “numpang” tanah kerajaan. Upeti itu dalam praktiknya akan ditarik oleh lurah secara langsung, untuk selanjutnya disetorkan pada demang. Dari pihak demang, upeti diserahkan kepada bupati yang akan diberikan pada raja atau penguasa kerajaan dalam prosesi agung pisowanan.

(lebih…)

Read Full Post »

Mereposisi Islam-Sosialis, Dialektika Teologi dan Politik

 

Oleh. Muh Khamdan,

Kader Muda NU Jepara dan aktif di IPNU Nalumsari Jepara 

Kini dunia internasional seolah sekadar “penonton” terhadap kesombongan negara kapitalis yang membangun model peradaban baru dalam wujud neo-imperialisme. Islam yang terlahir sebagai sebuah satuan sistem kehidupan yang menyeluruh (way of life) harus dipaksa tunduk pada kaedah dan prinsip-prinsip kapitalis. Demikian juga sosialis yang mengunggulkan jargon kesejahteraan menyeluruh kepada rakyat, harus dipaksa berdentuman dalam eskalasi politik internasional sebagai satuan sistem usang yang tidak memberi kebebasan (demokratis) kepada masyarakat. Keduanya memiliki titik temu sebagai bagian yang tertindas dan kesamaan jargon perjuangan, pembebasan masyarakat.

Mempertemukan dua jenis gerakan ideologi di atas, setidaknya sangat relevan ketika menyaksikan pergeseran peradaban dunia, yaitu keberanian Iran menantang kalangan kapitalis yang diperankan Amerika Serikat (AS) dan persaingan sengit merebut pengaruh dan menggugat imperialisme modern yang dimainkan oleh negara-negara di wilayah Amerika Latin, semacam Venezuala, Kuba, dan Bolivia. Ini sangat jelas bersamaan dengan diselenggarakan Copa Amerika di Venezuela pada Mei kemarin.

(lebih…)

Read Full Post »