Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Agustus, 2009

Wacana Ekoterorisme

Hukum Lingkungan dan TerorismeJangan Melupakan Ekoterorisme

[oleh Muh. Khamdan, dimuat Harian Pikiran Rakyat, 13 Agustus 2009/ Analisis Politik]

Perang terhadap terorisme (war on terror) telah berkumandang sejak tragedi 11 September. Semua negara latah mengikuti tanpa melihat serius dimensi perang di dalamnya, yang secara tidak langsung membenarkan adanya hubungan konsep teologi dan tindak kekerasan. Tak urung, berbagai forum ilmiah digelar untuk menandaskan bahwa tidak ada terorisme berbasis agama.

Belakangan, ketakutan terhadap terorisme juga diimbangi ketakutan terhadap ancaman El Nino dan La Nina, Dipole Mode, dan Madden Julian Oscilation (MJO), serta tiga fenomena alam regional seperti sirkulasi Muson Asia-Australia, daerah pertemuan angin antartropis, dan naiknya suhu muka laut.

(lebih…)

Read Full Post »

UU ITE dan Moralitas

Teknologi dan Supremasi Moral

Oleh. Muh Khamdan [dimuat pada Harian Suara Merdeka, 11 Agustus 2009]
Palu Godah Hukum IPNU Nalumsari Jepara ”Keberadaan UU tentang teknologi informasi diharapkan mampu memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik agar timbul keteraturan sosial yang memudahkan masyarakat saling bertransaksi.”

Undang-Undang yang semestinya memberi angin segar bagi pengguna teknologi informasi dan komunikasi elektronik, kini sebaliknya menjadi UU yang menakutkan. Hal itu mengancam kebebasan dengan jerat kejahatan elektronik berupa pencemaran nama baik. Prita Mulyasari harus kembali berhadapan dengan pengadilan, setelah putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang membebaskannya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Ibu dengan dua putra ini oleh Kejaksaan Negeri Tangerang dijerat dengan pasal 45 jo pasal 27 (3) UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ((UU ITE).

(lebih…)

Read Full Post »

Hak Veto Lingkungan

Meneguhkan Hak Veto Lingkungan

[oleh Muh. Khamdan, dimuat dalam harian Suara Merdeka, 25 Juli 2009]
DI tengah situasi banyaknya kerusakan yang terjadi pada berbagai infrastruktur fisik kota,Hak Veto Lingkungan Nalumsari Jepara termasuk di dalamnya hunian yang tak terurus, vandalisme jalanan, dan alih fungsi hutan konservasi menjadi lahan pertambangan, memunculkan gagasan adanya hak veto lingkungan. Ini sebagaimana dikumandangkan oleh mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Emil Salim.

Sebuah hak untuk dapat membatalkan rencana kebijakan yang mengancam keberlanjutan lingkungan karena pemerintah selama ini telah terjebak dalam model penanganan responsif sehingga belum mampu memberlakukan moratorium perusakan.
(lebih…)

Read Full Post »

Perda Pesisir dan Visit Jepara
Oleh. Muh. Khamdan, Widyaiswara BPSDM Depkumham RI dan mantan ketua PAC IPNU nalumsari

[dimuat dalam harian Suara Merdeka, 8 Juli 2009]

Cukup membanggakan memang langkah inisiatif DPRD Jateng untuk menghasilkan Perda tentang Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, di akhir masa jabatannya. Rasa kebanggaan ini karena rancangan Perda tersebut merupakan murni inisiatif dewan sebagai bentuk kontribusi kepada daerah agar masing-masing daerah pesisir memiliki kawasan konservasi dan pengembangan, sebagaimana dikemukakan ketua Komisi B DPRD Jateng (SM, 2/6). Wajar jika Kabupaten Jepara ikut menemukan momentum untuk mengembangkan potensi kelautannya dan memperbaiki kelemahan mendasar pariwisatanya agar mampu menyatakan kembali “Visit Jepara”.
Sebagai sebuah kabupaten di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa yang memiliki bentangan pesisir sepanjang 72 kilometer, serta gugusan kepulauan Karimunjawa sebanyak 27 pulau, keberadaan Perda itu bisa dijadikan titik balik untuk mengatasi stagnansi pariwisata. Seperti diketahui, Bupati Jepara bersama jajarannya pernah mengusulkan upaya pencabutan status Taman Nasional atas Kepulauan Karimunjawa agar para pemodal dapat berinvestasi untuk pengembangan potensi pulau-pulau kecil tersebut (SM, 17/3). Dengan demikian, inisiasi DPRD Jateng adalah bentuk apresiasi terhadap langkah Pemkab Jepara.

(lebih…)

Read Full Post »