Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Oktober, 2009

Ketertutupan Informasi Suburkan Praktik KKN

Keterbukaan Publik IPNU Nalumsari Jepara

[Oleh Muh. Khamdan, mantan ketua IPNU Nalumsari dan widyaiswara Depkumham RI. Dimuat dalam Harian Rakyat Merdeka, 24 Oktober 2009]

Dengan lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi [ublik (KIP), masyarakat kini berhak mendapatkan jaminan memperoleh informasi. Sebab ketertutupan akses informasi publik menumbuhkan pragmatisme kepentingan tertentu seperti praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Kebebasan memperoleh informasi di tengah masyarakat didefinisikan para pakar politik sebagai oksigen demokrasi. Dalam pintu demokrasi yang ditandai dengan pemilihan langsung kepala daerah, anggota legislative, dan juga pemilihan presiden dengan wakilnya, demokrasi kehilangan isi rumah tangganya, berupa keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan.

Ini karena praktik yang terjadi justru sekadar rutinitas ritual politik yang mempertegas ironi demokrasi itu sendiri. Persoalannya, dari awal kampanye menuju kampiun demokrasi masyarakat disuguhkan dengan ketidakterbukaan informasi berupa harta kekayaan kandidat yang berlaga beserta dana kampanye yang digunakan.

UU No 14 tahun 2008 rencananya diterapkan tahun 2010 karena berawal dari keprihatinan masyarakat luas terhadap pengawasan penggunaan dana APBN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi wasit untuk mengaudit anggaran terkesan kalah garang dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di sisi lain, didorong keinginan terwujudnya reformasi birokrasi (open government), masing-masing pemimpin harus memberikan pelayanan yang baik, karena selama ini sistem dan kultur birokrasi dibuat untuk lambat.

Ada implikasi mendasar dari sistem semacam itu. Pertama, masyarakat merasa jenuh sehingga menurunkan partisipasi pengawasan terhadap birokrasi. Kedua, tumbuh suburnya praktik pungutan liar untuk mempercepat pelayanan. Ketiga, ada kesempatan menambah jumlah pegawai dengan dalih sedikitnya jumlah pegawai sebagai penyebab pelayananpublik menjadi lambat. Akibatnya, perselingkuhan pejabat dengan kekuasaan mengantarkan sanak familinya menjadi pegawai baru untuk menjaga dinasti kekuasaan tertentu.

Di situlah efek domino ketertutupan akses informasi publik mengalami puncaknya dengan menumbuhkan pragmatisme kepentingan tertentu. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) PBB menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat dan mengeluarkan ekspresinya serta mencari, menerima, dan menyebarkan informasi atau ide gagasan. Dengan berpedoman pada deklarasi tersebut, informasi adalah milik masyarakat

Juga mampu mengawal demokrasi untuk tetap hidup karena akan menciptakan iklim politik yang lebih terbuka, egaliter, dan transparan, sehingga mematikan upaya pembodohan missal serta pemiskinan struktural sistemik.

Pengaruh tersebut tentu dapat dibaca oleh birokrat yang melacurkan idealisme demokrasi untuk keuntungan sesaat. Di benak kalangan ini, keterbukaan informasi menjadikan pola “kontrak politik” limbung dan terancam, bahkan kebijakan-kebijakan yang dalam kurun waktu tertentu dapat dipesan oleh kelompok khusus cukup nyata dapat diawasi publik. Diajukanlah Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara untuk melindunginya.

Hal itu adalah ikhtiar pemikiran yang cenderung dipakai untuk meraih pragmatisme kepentingan tertentu. Pada dasarnya sinkronisasi antara kebebasan informasi dan kerahasiaan negara sudah diatur dalam 10 pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan satu bab khusus dalam UU KIP. Persoalannya adalah sistem pengawasan yang mengakomodasi hak-hak public atas informasi tanpa melupakan perahasiaan informasi negara.

Karena itu, upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk menjamin nilai-nilai luhur demokrasi, harus dihadapi dengan cara yang baru. Salah satunya yang telah lama digulirkan adalah menerapkan rekam jejak masa lalu atau asas pembuktian terbalik, baik tentang harta kekayaan maupun latar belakang menetapkan kebijakan pemerintah.

Jadi, keterbukaan informasi badan pemerintah dan badan publik yang mendapatkan dana pembiayaan dari APBD dan APBN sangat penting untuk diawasi demi transparansi.

[Muh. Khamdan, fungsional Widyaiswara BPSDM Depkumham RI]

Iklan

Read Full Post »

Kesemrawutan Pasar Tradisional Senjata Ampuh Buah Investor Asing

[Oleh Muh. Khamdan, dimuat dalam Harian Rakyat Merdeka, 23 Oktober 2009]

Pasar TradisionalFenomena kesemrawutan dan ketidaktegasan pemerintah atas pasar tradisional menjadi peluang bagi para pemodal besar melancarkan serangan melalui pendirian ritel-ritel perbelanjaan modern di tanah air.

Tidak mengherankan jika dalam jangkaun beberapa meter dari pasar tradisional sangat mudah dijumpai adanya minimarket, department store, supermarket, atau hypermarket, yang kemudian identik dengan pasar modern. Bahwa pemerintah gagal mengantisipasi kenyataan ini sudah terjawab dengan lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan No 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Namun menyangkut model pengelolaan dan struktur bangunan yang tidak lagi sehat, dana stimulus yang dialokasikan pada pasar-pasar tradisional perlu mendapatkan pengawalan.

Memang tidak dapat dihindari bahwa munculnya pasar modern adalah tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Sebagaimana tokoh psikologi perkembangan yang juga tokoh psikologi lingkungan, Kurt Lewin dalam field theory menyatakan bahwa lingkungan baik fisik atau nonfisik menyumbang kepada pembentukan kepribadian seseorang. Sehingga modernitas yang selalu dipersepsikan dengan pola hidup praktis dan efesien, pada akhirnya membentuk gaya belanja masyarakat yang menghendaki sifat-sifat tersebut dalam wujud pasar modern.

Pengucuran dana stimulus pasar tradisional untuk 23 kabupaten di Indonesia senilai 215 miliar diharapkan membawa secercah harapan bagi perkembangan pasar tradisional, kendati tetap menyisakan persoalan. Pasalnya, di negeri ini pengelolaan pasar tradisional tidak diarahkan menjadi lingkungan yang sehat karena seolah-olah dibuat asal ada dari tradisi ketergantungan masyarakat bawah untuk mendapatkan barang kebutuhan. Setidaknya begitulah kondisi kebanyakan pasar tradisional yang akhirnya menjadi kumuh, semrawut, penuh kriminalitas, dan tidak nyaman. Padahal pasar sehat dengan mengacu Permen Kesehatan No 519 tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat, mengatur adanya persyaratan sanitasi, ventilasi, dan standar kebersihan tempat jualan.

Memang tidak dapat dihindari bahwa munculnya pasar modern adalah tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Sebagaimana tokoh psikologi perkembangan yang juga tokoh psikologi lingkungan, Kurt Lewin dalam field theory menyatakan bahwa lingkungan baik fisik atau nonfisik menyumbang kepada pembentukan kepribadian seseorang. Sehingga modernitas yang selalu dipersepsikan dengan pola hidup praktis dan efesien, pada akhirnya membentuk gaya belanja masyarakat yang menghendaki sifat-sifat tersebut dalam wujud pasar modern.

Memahami perjalanan UMKM yang berhimpun dalam pasar tradisional serta pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi bangsa saat krisis global, maka sangatlah penting untuk mengembalikan kebijakan ekonomi pada pasar tradisional yang telah terbukti mampu menjadi penyangga (buffer) terhadap perekonomian nasional. Apalagi Indonesia yang  perekonomiannya tumbuh 4,3 persen di kuartal I, bersama China dan India tercatat selamat dari krisis global karena memanfaatkan pasar dalam negeri.

Pemerintah paham, jawaban pembangunan infrastruktur terhadap pasar-pasar tradisional tidak cukup hanya dibangun, tetapi butuh dirawat dengan desain pengelolaan yang baik. Hal ini untuk mengingatkan bahwa di tengah menggebu-gebunya pemerintah merevitalisasi bangunan pasar, perlu juga diimbangi adanya pelatihan manajemen pengelolaan pasar sebagaimana konsepsi marketing mix-nya Jerome Mc Carthy.

Pasar tradisional secara kultural mampu menjadi ruang publik yang mendekatkan secara informal bahkan secara progresif mampu memperkuat kemandirian ekonomi dan menghindari eksploitasi ketergantungan. Cardoso dan Faletto (1979:160) menyatakan bahwa ketergantungan itu tercipta karena ketidakmampuan untuk meningkatkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan internal, dimana akumulasi dan ekspansi modal eksternal tidak bisa mendinamisasikan kemampuan-kemampuan sumber daya lokal di dalam sistem. Fenomena yang terbaca oleh para pemodal menjadikan adanya serangan melalui pendirian ritel-ritel perbelanjaan modern. Yang terbaru dalam waktu dekat, tiga pewaralaba asing bakal masuk ke Indonesia, berasal dari Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Australia, yang tentunya lebih mampu memadukan marketing mix-nya Jerome Mc Carthy daripada pelaku pasar tradisional.

Kesadaran membangun ekonomi rakyat yang dimulai dari stimulus pasar tradisional untuk pembangunan infrastruktur yang lebih sehat dan prosedur pengelolaan dengan manajemen yang terpadu, merupakan sinyal baik untuk pembangunan ekonomi negara ini. Namun tantangan bagi langkah tersebut adalah bagaimana bisa mengawal agar dana stimulus tepat sasaran dan bukan skenario debt swap atas utang luar negeri, karena pemodal ritel serta pelaku waralaba asing menjadi ancaman bagi perkembangan pasar tradisional.

Read Full Post »

Noor Hadi Pesta Gol di Jepara

Sabtu, 17 Oktober 2009 | 20:06 WIB

TEMPO Interaktif, JakartaStriker Noor Hadi menjadi pahlawan di Stadion Gelora Bumi Kartini saat Persijap Jepara mengandaskan tamunya Persitara Jakarta Utara dengan tiga gol tanpa balas, Sabtu (17/10). Ia menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di Djarum Indonesia Super League 2009/2010.

Noor Hadi membuat dua gol untuk Persijap di babak pertama pada menit ke-36 dan ke-42. Sedangkan gol ketiganya ia buat sepuluh menit menjelang pertandingan usai. “Ia membuat penampilan terbaiknya selama ini, finishing touch yang dilakukannya sangat baik,” kata pelatih Persijap, Junaidi.

Hasil ini juga melengkapi kemenangan Persijap di kandang setelah mereka mengalahkan Pelita Jaya 1-0, Rabu lalu. Namun Junaidi mengatakan timnya belum pada kondisi terbaik. “Kami belum dapat formasi bagus, di menit-menit awal kami selalu tertekan,” katanya.

Persijap yang turun dengan dua striker, Noor Hadi dan Pablo Frances, memang banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Buruknya pertahanan Persitara yang Rabu lalu juga kalah 0-1 di Lamongan membuat Laskar Kalinyamat, julukan Persijap, leluasa menyerang.

Striker Persitara Kabir Prince Bello juga tak berkutik karena selalu dikawal ketat oleh defender Evaldo Silva. “Evaldo khusus menjaga Bello karena posturnya hampir sepadan. Dia (Bello) posturnya tinggi dan untung dalam duel udara, pemain lokal kami tak akan mampu jaga dia,” kata Junaidi.

Persijap setidaknya bisa membuat gol tambahan jika saja Frances mampu menyelesaikan eksekusinya di depan gawang dengan baik. Frances hampir membuat gol namun sepakan kaki kirinya mampu dihalau kiper Wawan Dermawan.

Peluang kedua Frances pun terbuang saat bola sundulan melayang tipis di atas mistar Wawan. Pemain asal Argentina ini pun tak bisa menyembunyikan kekesalannya karena gagal mencetak gol. “Penyelesaian akhirnya memang kurang bagus, tapi dia sudah bermain ngotot dan itu nilai lebihnya,” kata Junaidi.

Kini Persijap bertengger di urutan kedua klasemen sementara dengan nilai enam, sama dengan Persiba Balikpapan yang menempati posisi pertama. Persiba hanya unggul selisih dua gol ketimbang Persijap. Ada pun Persitara terpuruk di dasar klasemen tanpa memiliki poin setelah kalah di dua laga dan sudah kebobolan empat gol.

Read Full Post »

Mangrove Center Bisa Ngatasi Pengikisan Pantai Utara Jawa

[Oleh. Muh Khamdan, dimuat dalam harian Rakyat Merdeka,15 Oktober 2009]

pantai Jepara Nalumsari IPNU IPPNUSemakin terkikisnya wilayah pesisir pantai utara pulau Jawa karena abrasi bisa menghilangkan aset masyarakat dan daerah. Karena itu, mangrove center dan peraturan daerah (Perda) tentang pesisir mendesak untuk diwujudkan.
Dengan demikian, Pulau Jawa tidak semakin menyempit karena abrasi dan naiknya permukaan air laut sebagai pengaruh pemanasan global. Pembangunan infrastruktur fisik seperti pemecah gelombang, penahan gelombang yang menelan biaya ratusan miliar tidak dapat dipungkiri. Tapi semuanya hanya dalam hitungan waktu karena sejatinya alam mesti dilawan dengan kearifan lingkungan yang baik.
Rusaknya kawasan pesisir khusunya Pantai Utara Jawa bagian barat jelas menjadi bukti kalahnya teknologi manusia mengatasi keganasan alam. Hal ini dapat dilihat dari bangunan penahan gelombang laksana benteng yang bernilai puluhan miliar di Pantai Dadap, Indramayu, mulai hancur.
Kenyataan serupa juga melanda di sepanjang Pantura Barat dari Cirebon sampai Bekasi yang bahkan kerusakan konstruksinya terjadi setiap tahun. Dan tentu biaya untuk memperbaikinya kembali menghabiskan dana miliaran. Untuk itulah gagasan membentuk “Mangrove Center” perlu mendapatkan dukungan.
Sebagaimana di Jawa Barat, sekitar 96,95 persen kawasan hutan mangrove di pantai utara Jawa Tengah juga mengalami pengrusakan, baik dalam status rusak sedang maupun berat. Hal itu disebabkan adanya alih fungsi lahan untuk tambak, pemukiman, industri, pengembangan pariwisata yang tidak berbasis konservasi, serta adanya penebangan liar.
Vegetasi pesisir berupa mangrove dalam aspek biologisnya merupakan tempat berpijahnya udang, ikan, dan kepiting. Adapun untuk aspek kimiawinya mampu menyerap polutan. Untuk itu, jika hutannya gundul maka polutan dari udara maupun daerah hulu tidak bisa lagi dinetralisir karena ketiadaan fungsi hutan yang menghasilkan oksigen dan CO2 serta menyerap polutan-polutan lain. Dalam upaya mewujudkan kelestarian hutan mangrove harus disusun grand design rencana pelestarian atau tata ruang pesisir yang memperjelas zonasi pesisir dan kelautan, yaitu zona inti, konservasi, penyangga, serta pemanfaatan.
Rencana pelestarian ini perlu didukung adanya peraturan daerah tentang pesisir, karena setelah diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah justru mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara besar-besaran yang akhirnya meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan lingkungan. Perubahan besar yang telah dibawa oleh UU tersebut adalah bahwa sekarang wilayah daerah provinsi terdiri dari wilayah daratan dan wilayah lautan sejauh dua belas mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas ke arah perairan kepulauan dari yang semula hanya daratan.
Sudah ada 10 daerah di Indonesia yang telah melaksanakan kebijakan dan program pengelolaan daerah pesisir dengan membuat Perda tentang pesisir sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Waringin timur, Kabupaten Maros, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Bitung. Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, menargetkan bahwa Perda pengelolaan wilayah pesisir pada akhirnya dapat diberlakukan di 15 Provinsi dan 42 kabupaten atau kota pesisir sebagai lokasi penjabaran marine coastal resources management.
Karena itu, masyarakat perlu mengawasi dan ikut andil dalam kendali kebijakan dalam Perda pesisir tersebut. Perlu adanya sinkronisasi sistem perencanaan, pemanfaatan sumberdaya pesisir, serta pengendalian pemberian ijin. Selain itu, perlu pula adanya kejelasan tentang konservasi, mitigasi bencana, jaminan lingkungan, dan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir.
Perkembangan kepedulian terhadap lingkungan setidaknya dipengaruhi kampanye Albert Gore bersama Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) yang menyebarluaskan pengetahuan mengenai perubahan iklim akibat perbuatan manusia. Di satu sisi, ada yang menyatakan fokus terhadap kehutanan, ada juga yang cenderung fokus pada kelautan. Melalui pola demikian, Indonesia harus mampu berperan sebagai pemimpin dalam dua sisi sekaligus karena lingkungan alam yang mencakup hutan dan laut.
Sejalan dengan rangkaian penataan wilayah pesisir dan kehutanan, pengembangan hutan mangrove merupakan salah satu opsi terbaik dalam memadukan dua peran sekaligus. Terlebih pemerintah Indonesia-Amerika Serikat telah mengalihkan utang luar negeri untuk konservasi alam (dept for nature) sebesar 70 juta euro atau lebih dari 70 miliar.
Sebelum persoalan lain di balik skema pengalihan utang terjadi, mesti diantisipasi adanya persoalan kelembagaan yang tidak efektif agar ke depannya tidak terdapat tindak “akal-akalan” menyangkut potensi yang dimiliki hutan di daratan maupun di pesisir dan pulau kecil di tengah lautan. Pemaknaan ini bisa diperkuat dengan kejelasan tiga klausul, yaitu tentang pengelolaan kawasan, pengaturan usaha pertambangan atau penambangan, dan status kawasan.

[Muh. Khamdan, Pemerhati Kajian Pembangunan
dan fungsional Widyaiswara BPSDM Depkumham RI

Read Full Post »

Pedagang Kreatif Lapangan Diperhatikan Secara Martabat

PKL IPNU IPPNU nalumsari Jepara[Oleh. Muh. Khamdan dimuat dalam harian Rakyat Merdeka, 10 Oktober 2009]

PKL sebagai bagian dari unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam proses pembangunan nasional memberikan dampak yang cukup signifikan, tidak dapat disangkal kalau justru menjadi pelindung dalam krisis global yang dihadapi Indonesia sekarang ini. Berdasarkan sensus ekonomi yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS), total unit usaha secara nasional tercatat sebanyak 48,93 juta unit. Terdiri dari usaha skala besar 7.000 unit, usaha menengah 106 ribu unit, usaha kecil 4,2 juta unit dan usaha mikro yang sebagian besar PKL berjumlah 44,6 juta unit atau 91,27 persen total usaha nasional.
Dengan melihat kondisi demikian, adanya semangat kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi yang dipraktikkan kalangan pedagang kecil dan PKL pada ujungnya mampu melanggengkan keberadaan dirinya sendiri. Bahkan tanpa perhatian pemerintah atau pemerintah tidur sekalipun, ekonomi rakyat tetap akan tumbuh dan berjalan. Pemerintah daerah maupun pusat sejujurnya belum mampu memberi alternatif jalan keluar dari stigma negatif terhadap pedagang kecil dan PKL. Selama ini tempat usaha kalangan ini sering mengalami penggusuran dengan dalih penataan, namun kenyataannya disulap menjadi mall atau pusat perbelanjaan modern yang tidak bisa dinikmati. Perlawanan kultural pun muncul dengan memakai sebagian badan jalan raya.
Memang, idealnya PKL dan pedagang kecil harus diberikan tempat khusus yang layak dengan biaya Hak Guna Bangunan (HGB) yang ringan. Dari kebijakan substantif, soal strategis yang harus diperbincangkan adalah kepemilikan lahan dagangan, pinjaman modal usaha yang mudah, dan keamanan dari pungutan liar, karena ketiga hal ini sesungguhnya menjadi masalah krusial yang dihadapi pedagang kecil dan PKL sepanjang waktu.
Lebih memprihatinkan lagi, Jumlah UMKM sebanyak 48,93 juta unit usaha yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 91,8 juta orang dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 53,6 persen, justru “sengaja” dibenturkan dengan pemodal besar dalam bisnis perbelanjaan, dalam wujud pasar modern. Tak heran jika dalam jangkaun beberapa meter dari pasar tradisional yang menjadi “surga” pedagang kecil dan PKL, sangat mudah dijumpai adanya minimarket, department store, supermarket, atau hypermarket yang mempertontonkan peranan modal yang besar. Tentu fenomena ini bukan karena kebetulan (by default) tetapi memang direncanakan (by design)
Jumlah pasar tradisional yang mencapai 24 ribu dan menyediakan lapangan kerja yang besar baik bagi pedagang resmi, PKL, buruh angkut, jasa transportasi, dan lain-lain, justru mengalami pertumbuhan minus 8 persen per tahun dibanding pasar modern yang tumbuh 31,4 persen (Investor Daily Indonesia, 6/5). Hal ini juga lebih terpengaruh penataan lokasi antara pasar tradisional dan pasar modern yang berdekatan, meskipun terdapat Peraturan Menteri Perdagangan No 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Agaknya, modus ini juga yang melatarbelakangi adanya unjuk rasa pedagang kecil dalam Aliansi Pedagang Tradisional memprotes pembangunan hypermarket baru di Kota Serang (25/5).
Keberadaan pasar tradisional sejatinya adalah barometer stabilitas perekonomian masyarakat terbawah. Sebagaimana pernyataan dari Jusuf Kalla dalam diskusi bersama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bahwa lebih baik runtuh pasar modal daripada Pasar Tanah Abang. Sepinya pasar tradisional menjadi isyarat dunia UMKM mengalami kekacauan karena produksi barang rumah tangga berhenti, pekerja-pekerja home industry menganggur, transportasi lambat, hasil pertanian dan perikanan membusuk tidak laku, dan pada akhirnya perputaran uang tidak berjalan. Tetapi, pada faktanya antara barang dan manusia dalam pasar tradisional tidak pernah berhenti karena telah terbangunnya budaya yang mapan dalam ekonomi masyarakat kecil tersebut.
Tidak dapat disangkal bahwa perbedaan masyarakat pasar tradisional dan pasar modern ialah pandangan terhadap manusia lain dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya. Di dalam pasar tradisional masyarakat saling menghargai dan memiliki posisi yang sama untuk saling menerima perbedaan menuju kesepakatan bersama melalui mufakat. Model transaksi yang dilakukan juga menggunakan komunikasi lokal dengan simbol sosial seperti bahasa setempat, murah senyum, saling menyapa, terbuka, dan penuh keakraban. Dengan langkah-langkah pendekatan budaya, masyarakat pasar tradisional memiliki memorable experience yang sangat demokratis dan kedekatan secara emosional.
Di dalam masyarakat pasar tradisional perubahan hampir tidak mungkin ada tanpa didahului adanya kesamaan persepsi untuk mencapai tujuannya karena adanya perasaan senasib. Tahap modernitas baru dimulai pada saat manusia tidak mempedulikan eksistensi manusia lainnya, ketika masyarakat pasar modern merasa bahwa terkontrolnya privasi seseorang adalah tujuannya.
Maka peran pedagang kecil terlebih PKL yang telanjur identik dengan Pedagang Kaki Lima adalah untuk memanusiakan orang lain dan menjaga stabilitas perekonomian masyarakat terbawah kendati keberadaannya tidak dihargai, bahkan selalu dipeyorasikan sebagai perusak keindahan kota.

[Muh. Khamdan, Pemerhati Kajian Pembangunan
dan fungsional Widyaiswara Depkumham RI

Read Full Post »

Stigma “Supermarket Bencana” Harus Disikapi Dengan Kebijakan

[Dimuat di Harian Rakyat Merdeka, 7 Oktober 2009, oleh. Muh. Khamdan]

Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala richter yang mengguncang Kota Padang, menjadi suatu pesan bahwa pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya memiliki ancaman gempa yang serius. Rentetan bencana telah melahirkan stigma Indonesia sebagai “supermarket bencana” harus disikapi melalui koordinasi kebijakan
Gempa PLTN Muria JeparaLempeng Australia-India merupakan lempeng samudera yang selalu bergerak ke utara dan kecepatan setiap tahunnya 7-10 cm. Namun di utara telah dihadang lempeng raksasa Eurasia yang merupakan lempeng gabungan antara benua Eropa dan Asia. Kenyataan geologis tersebut sekaligus mempertegas bahwa setiap tahun gempa akan selalu terjadi atas semua kawasan pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa sampai pantai selatan Nusa Tenggara dan senantiasa menghantui masyarakat. Bahkan harian ini pernah menurunkan judul “Gempa Bumi 2030 Bisa Lebih Besar (2/10)”.
Ironisnya, kampanye bahwa kestabilan pantai utara Jawa terutama Semenanjung Jepara dari gempa telah menjadi alasan kuat akan dibangunnya PLTN. Hal ini karena letaknya jauh dari zona subduksi lempeng Sunda dan Australia di lepas pantai selatan Jawa. Belum lagi adanya massa Pegunungan Kendeng di sisi Selatan dan massa batuan granit yang melandasi Kepulauan Karimunjawa di utara. Keduanya dikenal massif meredam pengaruh getaran gempa.
Wilayah Semenanjung Jepara sebagai bagian dari Jawa bagian utara memang memiliki struktur lapisan bumi yang stabil dan bukan dalam gugusan lempeng maupun patahan. Kondisi alam seperti itu jelas menarik untuk lokasi PLTN, apalagi gugusan gunung berapi hanya berada di bagian selatan. Akan tetapi, gempa maupun ledakan yang cukup besar di bagian selatan bisa jadi akan menyebabkan getaran yang jelas akan mempengaruhi struktur lapisan bagian utara.
Selama ini, nuklir selalu dikampanyekan sebagai salah satu alternatif pemasok krisis energi listrik di Indonesia. Namun masih gagalnya mewujudkan megaproyek PLTN di Semenanjung Muria cukup menjelaskan tingkat ketegangan penolakan yang dihadapi pemerintah dengan masyarakat lokal dan pemerhati lingkungan. Disinilah terjadi battle of ideas antara upaya pemaksaan pembangunan PLTN dengan aksi penolakan untuk mendapatkan kedamaian lingkungan. Bagaimanapun harus disadari bahwa ketentuan dalam prakiraan geologis belum tentu dapat diterima dalam nalar sosiologis masyarakat karena berbeda dengan pengalaman.
Untuk kepentingan pembangunan PLTN yang berkaitan dengan klaim kemajuan atas teknologi kelistrikan nasional, mesti diperhitungkan bentuk paling mengerikan yang tidak bertitik tolak dari nilai-nilai positif yang diperoleh secara apriori, tetapi dari pendekatan negatif yang akhirnya menimbulkan imperatif-imperatif etis. Cara pendekatan seperti inilah yang akan membuat gaya berfikir dengan menghadirkan banyak solusi pembangunan dengan kemungkinan resiko terkecil.
Oleh karena itu, pembekuan pembangunan PLTN sepantasnya menjadi momentum bagi Pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat setelah munculnya ”parade” gempa di tanah air. Secara fisis gempa Tasikmalaya telah memicu aktivitas gempa susulan, seperti gempa Ujung Kulon (4/9) berkekuatan 5,6 SR, gempa Wonosari Yogyakarta (7/9) dengan kekuatan 6,8 SR, gempa Bintuhan, Bengkulu (7/9) berkekuatan 5,4 SR, gempa Aceh (8/9) kekuatan 5,3 SR, gempa Muko-Muko, Bengkulu (8/9) kekuatan 5,0 SR, gempa Painan, Sumatera Barat (9/9), dan gempa Krui, Lampung (9/9) kekuatan 5,2 SR.
Adanya fenomena geologis tersebut harus menjadi kampanye untuk mengembangkan sistem teknologi energi kelistrikan yang berdaya tinggi namun tetap ramah lingkungan guna menghilangkan ancaman psikologis masyarakat tentang bahaya nuklir. Yakni sebuah sistem yang mampu menghadirkan siklus endogenous technology sehingga mendukung keunggulan kompetitif Indonesia yang mencakup sektor bahari maupun agraris.
Tugas serius yang kini tampak di depan mata adalah segera melanjutkan pembangunan energi nasional berdasarkan karakteristik wilayah dan kultur masyarakat lokal. Terdapat pemilahan jenis-jenis endogenous technology, antara lain teknologi budi daya flora dan fauna, teknologi pengolahan SDA terbarukan, teknologi herbal, bioteknologi, energi terbarukan, teknologi minyak dan gas bumi, teknologi pertambangan umum, teknologi pendukung industri pariwisata, teknologi kelautan, coastal engineering and management, teknologi perkapalan, teknologi material, teknologi informasi dan komunikasi, dan nanotechnology.
Konsistensi untuk membangun PLTN secara dipaksakan memberikan gambaran bahwa Pemerintah melalui Kementerian Ristek sebagai aktor kebijakan sengaja menegasikan adanya riset energi lain, seperti energi yang timbul akibat perbedaan suhu antara permukaan air dan dasar laut (Ocean Thermal Energy Conversion/OTEC) seperti berkembang di Jepang berkapasitas 40.000 watt, energi dengan bahan bakar biogas sebagaimana dikembangkan Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik (Telimek) LIPI, dan energi panas surya semisal di India.
Karena itu, gempa yang telah melahirkan stigma Indonesia sebagai “supermarket bencana” harus disikapi melalui koordinasi kebijakan dalam pengembangan energi kelistrikan nasional dengan melibatkan elemen yang dinamis. Aspek perencanaan pembangunan energi listrik bisa diawali dengan pengembangan kajian teknologi atas sumber daya terbarukan terutama memanfaatkan potensi kelautan guna mempertegas posisi kemaritiman bangsa Indonesia. Mengacu pada UU Nomor 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, perlu dijaga adanya kesatuan ruang dengan semua unsur yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, bukan dengan menggadaikan lingkungan sebagai lahan uji coba nuklir.

[Muh.Khamdan, pemerhati Kajian Pembangunan
dan fungsional Widyaiswara BPSDM Depkumham RI

Read Full Post »

Militansi Kader NU Melemah?

Rasa Militansi Kader NU Kian Melemah

GEMPA BUMI NALUMSARI JEPARAkalangan Nahdliyin saat ini tengah mengalami disorientasi nilai sosial yang ditandai oleh semakin memudarnya rasa kebangsaan dan semakin melemahnya semangat sepenanggungan serta sependeritaan sesama anak bangsa. Hal ini menjadi bukti bahwa militansi “kebangkitan” sebagai artian dari Nahdhah kian melemah.

“Bangsa ini tengah mengalami penurunan rasa kebangsaan. Semangat nasionalisme dan kesetiakawanan yang kita miliki semakin melemah,” kata Muslimin yang juga Ketua PAC IPNU Nalumsari dalam acara halal Bil Halal di Ranting Mojo (5/10).

Apa yang diungkapkan Muslimin, S.Sos.I  sangat beralasan. Merujuk pada bencana alam dengan kekuatan tektonik 7,6 skala richter (SR) yang meluluhlantakan Sumatera Barat (Sumbar),  Rabu (30/9), yang telah merenggut korban ratusan korban jiwa serta menelantarkan ribuan warga, dapat dilihat betapa semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa mulai menurun.

“Kesetiakawanan terhadap saudara yang terkena musibah mulai luntur. Gempa yang melanda Sumbar seolah hanya musibah bagi warga Sumbar saja. Padahal Sumbar merupakan bagian integral dari rumah besar bernama NKRI,” imbuh Muslimin dengan nada prihatin karena masyarakat Nahdliyin seolah tidak menggerakkan kekuatan untuk membantu.

“Untuk itu, mari kita buktikan dari diri kita sendiri dengan segera mendonasikan harta yang kita miliki untuk membantu mereka melalui jaringan donasi yang ada secara cepat.” Seruannya kepada segenap pengurus PAC IPNU Nalumsari.

Read Full Post »