Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Desember, 2009

Gerakan Dukung Gus Dur Jadi Pahlawan Muncul di Facebook

Kamis, 31 Desember 2009 11:22
Besarnya peran dan perjuangan Gus Dur bagi bangsa Indonesia telah mendorong masyarakat dan sejumlah lembaga untuk meminta pemerintah menganugerahi mantan ketua umum PBNU ini sebagai pahlawan nasional.

PBNU, PKB dan PPP dan PMII telah mengusulkan pemberian gelar pahlawan nasional ini. Upaya pemcarian dukungan juga dilakukan di jejaring sosial Facebook. Sebuah akun grup berjudul ‘Dukung Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Menjadi Pahlawan Nasional’ muncul tak lama setelah Gus Dur menghembuskan nafas terakhir.

Akun ini dibuat oleh PMII Cabang Sleman tak lama setelah Gus Dur meninggal dan sampai sekitar pukul 08.30, telah beranggotakan sekitar 150 orang.

“Menilik sejenak ke belakang, tidak sedikit jasa dan kiprah beliau terhadap peradaban bangsa dan dunia. Tokoh humanisme ini mampu mempersatukan beraneka ragam kemajemukan dan perbedaan yang ada. Walhasil, kedamaian pun tercipta, kelompok-kelompok minoritas dan marginal dapat merasa tenteram,” demikian tertulis dalam akun tersebut.

“Bukanlah gelar Pahlawan Nasional yang diinginkan Gus Dur. Namun, mungkin hanya sekadar gelar itulah yang bangsa ini dapat berikan terhadap Guru Bangsa ini,” jelas inisiator grup tersebut.

Menanggapi gagasan tersebut, segenap alumni PAC IPNU-IPPNU Nalumsari Jepara juga menyerukan ke semua jajaran yang didukung kepengurusan aktif PAC Nalumsari untuk menyukseskan gagasan tersebut. langkah tercepat adalah mmebangun opini publik untuk menggalang dukungan dari berbagai komunitas NU agar bersatu mengusulkan KH Abdurrahman wahid sebagai pahlawan nasional.

Iklan

Read Full Post »

Duka Cita KH Abdurrahman Wahid

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun..

Telah terbang KH Abdurrahman Wahid dalam kebahagiaan pada 30 Desember 2009, pukul 18:45, di RSCM Jakarta. Semoga perjuangannya tetap berlanjut, dan keceriaannya tetap menjadi benih kbahagiaan bangsa Indonesia…

[Keprihatinan PAC IPNU-IPPNU Nalumsari atas meninggalnya KH Abdurrahman Wahid]

Read Full Post »

Runtuhnya Moralitas Hukum

Runtuhnya Moralitas Hukum
* Oleh Muh Khamdan, dimuat dalam Harian Suara Merdeka, 14 Desember 2009

MASYARAKAT baru saja melihat kejadian hukum yang merusak moralitas sehingga berkembang persepsi bahwa kini sudah tidak ada lagi keadilan di lembaga penegak hukum. Pertama, putusan hakim terhadap Minah (55) yang diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan atas dakwaan pencurian 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), Banyumas.

Belum hilang keheranan publik, hukum juga memaksa Basar dan Kolil mendekam dalam LP Kelas A Kota Kediri karena mencuri sebutir semangka seharga Rp 5.000. Keterkejutan memuncak ketika hukum melalui PT Banten menuntut Prita Mulyasari mengganti kerugian material dan immaterial kepada RS Omni Rp 204 juta karena dakwaan pencemaran nama baik atas pelayanan buruk yang dikeluhkan melalui surat elektronik.

Terakhir, Manisih (40) dan tiga kerabatanya Rabu (10/12) menjalani persidangan di PN Batang atas sangkaan mencuri 14 kilogram kapuk randu di perkebunan PT Segayung, Kecamatan Tulis, Batang. Sidang dilanjutkan Senin (14/12) ini, untuk mendengarkan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut.

Kejadian-kejadian hukum itu pada akhirnya menimbulkan pengaruh sosial yang bermakna bagi masyarakat, lalu tak kalah penting untuk dipahami, kejadian hukum itu akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai sumber keadilan. Mengapa kejadian ini berdampak pada pengadilan? Seberapa penting pengaruhnya?

Pengadilan adalah jantung hukum itu sendiri karena menjadi laboratorium bedah atas paket perundang-undangan, profesional hukum melaksanakan fungsi, produk keadilan, dan pertarungan antara moral dan kepentingan-kepentingan lain.

Untuk itulah berkembang adagium klasik di dunia hukum bahwa sebaik atau seburuk apapun teks perundang-undangan maka produk keadilan yang dihasilkan tetap tergantung pada sosok-sosok yang menjalankannya. Di sinilah pentingnya moralitas hukum yang harus dipegang oleh penguasa pengadilan.

Pernyataan itu dapat dikatakan suatu jawaban atas fenomena hilangnya keadilan di pengadilan adanya kasus Minah, Basar-Kolil, dan Prita Mulyasari. Di sisi lain, semuanya merupakan kelompok masyarakat kelas bawah sehingga menjadi bukti langsung bahwa hukum belum dapat dicerna oleh masyarakat awam.

Hukum dan moral sama-sama berkaitan dengan tingkah laku manusia agar selalu baik, namun positivisme hukum yang murni justru tidak memberikan kepastian hukum. Itulah sebabnya, hukuman terhadap Amir Mahmud, sopir di BNN hanya karena sebuah pil ekstasi justru dikenai hukuman 4 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan jaksa Ester dan Dara yang telah menggelapkan 343 butir ekstasi hanya divonis 1 tahun.

Hukum merupakan positivasi nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kesamaan derajat, kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani manusia. Hukum sebagai positivasi nilai moral adalah legitimasi karena adil bagi semua orang.

Tanpa moral, hukum tidak mengikat secara nalar karena moral mengutamakan pemahaman dan kesadaran subjek dalam mematuhi hukum. Hal ini sebagaimana diungkapkan K Bertens bahwa quid leges sine moribus yang memiliki arti apa gunanya undang-undang kalau tidak disertai moralitas.

Moral jelas menjadi senjata ampuh yang dapat membungkam kesewenangan hukum dan pertimbangan kepentingan lain dalam penegakan keadilan di pengadilan. Minah, manisih cs, Basar, dan Kolil secara substansi hukum memang melakukan pelanggaran berupa delik pencurian, namun secara moral mesti dipahami bahwa keadilan di tengah lalu lintas hukum modern adalah menekankan pada struktur rasional, prosedur, dan format.

Jika hal ini ditiadakan, maka akan menegaskan tulisan Harold Rothwax dalam buku Guilty- The Collapse of the Criminal Justice System bahwa masyarakat modern tidak lagi mencari keadilan tetapi mencari kemenangan dengan segala cara. Setidaknya hal demikian dapat terbaca dalam kasus Prita yang menjadi tersangka pencemaran nama baik Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang. Prita dituduh setelah menulis keluhan pelayanan rumah sakit itu terhadap dirinya melalui internet.

Ranah Publik

Keluhan yang dikirim dalam email ke beberapa temannya semula merupakan ranah pribadi, tetapi kemudian surat elektronik tersebut masuk dalam mailing list sehingga menjadi ranah publik. Subjektivitas muncul karena dalam konteks tersebut, moralitas dalam pengadilan tidak membaca adanya Prita sebagai korban yang membutuhkan keadilan melainkan rumah sakit tersebut sebagai korban.

Menurut Thomas Aquinas dalam buku On the Book of Job, keadilan akan musnah dalam dua kemungkinan, yaitu karena sebuah kebijaksanaan yang tidak bijaksana atau karena perbuatan tidak terpuji dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas pengadilan.

Masyarakat harus melakukan check and balances agar hukum benar-benar memiliki visi moral, yaitu mengutamakan kesamaan perlakuan di hadapan hukum tanpa ada diskriminasi, sedangkan profesional hukum harus melakukan lompatan penafsiran atas hukum positif.

Secara kebetulan, kejadian yang menimpa Minah, manisih cs, Basar, Kolil, dan Prita, sekaligus ketimpangan kasus antara Ester-Dara dan Amir Mahmud akan menjadi gerbang sosialisasi gratis untuk pembelajaran masyarakat dalam ranah hukum pidana dan perdata.

Perlu menyosialisasikan kembali tentang pentingnya pemahaman hukum dan kesadaran hukum yang berwawasan moralitas di masyarakat melalui dua domain pencapaian. Pertama, pengembangan atas desa sadar hukum. Kedua, adanya pendidikan hukum rakyat secara dini agar masyarakat mampu mengawal penegakan keadilan baik secara prosedural maupun moral.

Dalam kenyataan tersebut, kasus-kasus hukum itu adalah konflik antara hukum dan moral sehingga membawa kondisi pertarungan nilai-nilai keadilan yang harus dijunjung dalam pengadilan. Oleh karena itu prinsip epikea mesti dijunjung sebagai suatu interpretasi terhadap hukum positif bukan menurut naskah hukum melainkan menurut semangat keadilan moral kebatinan pemegang kuasa pengadilan. Epikea bermaksud mempertahankan esensi hukum yang bersifat intrinsik dan tidak tertulis, bukan dalih pengingkaran atas hukum yang berlaku.

Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hasil amandemen ini memiliki misi agar tidak terjadi pembiaran penguasa pengadilan menjatuhkan vonis sesuai kepentingan tertentu, tetapi memiliki semangat berdasarkan pada keadilan.

Jelas bukan suatu keadilan kalau gara-gara pencurian semangka seharga Rp 5.000, negara harus menanggung biaya makan Basar dan Kolil di penjara yang jumlahnya lebih dari berlipat-lipat ganda. Bukankah putusan hakim justru merugikan negara?

Moral hukum berupa ”adil” ini menjadikan para hakim untuk terdorong menggali rasa keadilan substantif (substantive justice) daripada terbelenggu ketentuan UUU (procedural justice). Setidaknya hal tersebut telah menjadi dasar kepada semua hakim mengingat bahwa setiap putusan, hakim selalu menegaskan kalau putusan yang dibuat di pengadilan adalah ”demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, bukan ”demi kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang”. Karena itu, keadilan harus disikapi sesuai karakter masing-masing.

Masyarakat telah menyaksikan betapa simpang-siurnya keadaan hukum yang tidak memberi kepastian keadilan terutama pada masyarakat kelas bawah. Untuk itu profesional hukum harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan (fiat iustitia) dengan mengusakan kesesuaian antara kebenaran formal dan kebenaran material atau mengedepankan kebajikan dan kepatutan (prudence dan equity) agar keadilan di pengadilan tetap memiliki moralitas sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.(10)

— Muh Khamdan, fungsional widyaiswara BPSDM Depkumham RI

Read Full Post »

Refleksi Tahun Baru Hijriyah 1431 H

Sambut Tahun Hijriyah, PAC IPNU-IPPNU Nalumsari Gelar Tausiah

Pergantian tahun Hijriyah disambut dengan penuh suka cita umat Muslim di Tanah Air. Keluarga besar PAC IPNU-IPPNU Nalumsari di seluruh ranting akan memperingati datangnya Tahun Baru 1431 Hijriyah, dengan menggelar do’a syura dan tausiah bersama secara serentak sehabis sholat Ashar.

”Sebagaimana tradisi di kalangan NU, kita selalu memperingati dengan melakukan doa syura, tausiah bersama secara serentak di masjid-masjid di seluruh wilayah Nalumsari,” ungkap Ketua PAC IPNU, Muslimin, kepada Prismanalumsari di Gedung MWCNU Nalumsari, Kamis (17/12). Muslimin mengimbau agar peringatan Tahun Baru Hijriyah tak hanya sebatas seremonial belaka.

Menurut dia, seluruh kader PAC IPNU-IPPNU Nalumsari harus memaknai Tahun Baru Hijriyah sebagai momentum untuk mengevaluasi diri. ”Saatnya pengurus di semua tingkatan dan kader-kader melakukan muhasabah atau evaluasi sehingga ke depan, dapat melakukan perbuatan yang lebih baik dan menghindari hal-hal yang munkar dan dibenci oleh Sang Mahakuasa,” tutur Muslimin menegaskan.

Di tengah kondisi bangsa yang hiruk-pikuk, papar dia, setiap umat harus mulai mengevaluasi diri masing-masing. Dengan begitu, kata dia, pada tahun Hijriyah yang akan datang, kehidupan masyarakat akan lebih tenteram, damai, sejahtera, dengan tingkat keimanan yang makin tinggi.

Ketua PAC IPPNU, Eni Khusniati, mengungkapkan, Tahun Baru Hijriyah merupakan momen untuk melakukan pertobatan dan bertekad untuk berbuat yang lebih baik, dibandingkan tahun sebelumnya. ”Inilah saatnya untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri. Sehingga, kegagalan, kesalahan, dan kekurangan di masa lalu akan diperbaiki.”

Eni menyeru agar kader-kader Islam melakukan pertobatan secara serius. ”Hal-hal yang sifatnya upacara atau seremonial dan cenderung pada pemborosan, hendaknya dihilangkan pada peringatan Tahun Baru Hijriyah,” ungkap Eni.

Baik Muslimin maupun Eni juga mengajak agar pola-pola hidup pragmatis individual  serta organisasi dihilangkan pada tahun mendatang, terlebih agar keberadaan IPNU-IPPNU di Kecamatan Nalumsari tetap berkibar walau status pembekuan dari PC IPNU-IPPNU Jepara ternyata tidak menghentikan langkah kegiatan yang ada.  Bahkan selama ini PAC IPNU-IPPNU semakin dekat dengan masyarakat dalam nuansa kemitraan luas yang telah dibangun.

Read Full Post »

Mengawal “Masinis” PW IPNU Jateng yang Baru

Menjaga ketakziman kepada para ulama (Berharap kepada Ketua IPNU Jateng baru) Pimpinan Wilayah IPNU (Ikatan Pelajar NU) Jawa Tengah baru saja menggelar suksesi Akbar di Ponpes al- Ishlah Mangkang Semarang, 28-30 November yang lalu. Rekan Muhaimin dari Wonosobo akhirnya memimpin tampuk kepemimpinan PW IPN…U Jawa Tengah 2009-2012.

Rekan Muhaimin menyampaikan pidato pascaterpilihnya, bahwa perjalanan IPNU ke depan harus menekankan proses kaderisasi sebagai wujud ketakziman kita kepada para ulama pendiri jamiyah NU. Ada idealisme emosional yang ingin dijaga rekan Muhaimin. Ruh masa lalu, dalam bentuk idealisme nilai (values) merupakan akar solidaritas sosial yang akan menjamin umur panjang organisasi.

Tag line ’’kaderisasi” yang menjadi tema kampanye selama Konferwil jelas membutuhkan indoktrinasi gerakan. Bila tidak kaderisasi hanya akan memperbesar balon yang mudah meletus. Besar tapi ringan, besar tapi mudah bubar.

Sosiolog besar Islam Ibn Khaldun berujar dalam Muqoddimahnya: ’’Apabila suatu negara yang telah tua umurnya dan para pembesarnya yang merepresentasikan solidaritas sosial sudah tidak mendukungnya, maka solidaritas yang baru akan merebut kedaulatan negara”. Konteks negara
Ibn Khaldun ini dapat kita gunakan untuk memotret organisme sosial di luar negara. Di sisi lain, titik kulminasi NU, 20 tahun mendatang dapat dibaca dari
kaderisasi yang berjalan di IPNU hari ini. Bila IPNU hari ini besar dan
bertaring, maka masa depan NU 30 tahun mendatang sebagai kekutan sosial
terjamin. Namun sebaliknya, tatkala proses kaderisasi IPNU hari ini
macet, maka NU menunjukkan gejala maturitasnya.

Keberpihakan terhadap pelajar Sebagai anak NU, sah-sah saja IPNU mengklaim diri sebagai ormas pelajar terbesar di Jawa Tengah, terlebih di Pantura. Namun, bukan persoalan besar dan kecil, namun kontribusi nyata IPNU dalam bidang pendidikan yang patut dipertanyakan. Gerakan IPNU harus mengadvokasi pelajar.

Ideologi IPNU mengedepankan keberpihakan kepada pelajar. IPNU harus
mengidentifikasikan dirinya dengan jelas, memilih karakter, paradigma
dan ideologi perjuangan dalam indoktrinasi organisasi. IPNU tidak boleh bergerak mengalir bersama arus kekuasaan ataupun kekuatan politik tertentu. IPNU harus mengabdi kepada values, kepada cita-cita agama. Islam bergerak dalam nalar ideologi sosial, nilai- nilai yang berpihak kepada yang dhuafa. Islam bukan sistem nilai yang netral yang bergerak dalam rasionalitas yang dangkal. IPNU harus berdiri dalam idealisme memperjuangkan hak-hak kaum pelajar, bukan bersikap netral.

Sebagai contoh dalam kasus UN (Ujian Nasional), sikap IPNU dari awal tegas
menolak UN. IPNU juga lantang menyuarakan keadilan bagi madrasah dan
pesantren yang selama ini dianaktirikan. Dalam ruang keberagaman sistem
pendidikan inilah, IPNU harus bergerak. Contoh lain, adalah pelajar
yang dikeluarkan dari sekolah karena kasus narkoba, perkelahian, hingga
hamil di luar nikah. Bukan melegitimasi kesalahan tersebut, namun
pelajar-pelajar ini membutuhkan advokasi yang serius demi masa
depannya. Negara seringkali melakukan kekerasan baik normatif dan
simbolik terhadap warganya, termasuk kaum pelajar.

IPNU harus tanggap dan belajar memahaminya. Tanpa idealisme perjuangan ala pelajar ini, IPNU akan kehilangan ruh dan kemudian mati. IPNU hanya akan menjadi ormas yang menghamba kepada kepentingan-kepentingan sesaat. Tanpa karakter, sebuah organisasi telah kehilangan kedaulatannya. Dirinya tidak lagi berfungsi sebagai rahmat dan barokah bagi kehidupan, namun sebuah entitas yang setiap saat mudah dibeli.

IPNU harus belajar dari proses kelahiran NU yang memperjuangankan kedaulatan Islam madzab dari gerakan Islam ala wahaby yang ingin meletakkan kuasa legitimasi secara sepihak. NU lahir dari solidaritas sosial kegamaan
untuk merdeka dari penjajahan Islam ala wahaby. Maka, tak heran,
gerakan NU akan berdesak-desakan dengan gerakan wahaby dalam kehidupan
sosial kita. IPNU juga harus belajar dari kelahiran dirinya sendiri. IPNU tidak
diinisiasi oleh NU, oleh kaum tua, namun IPNU lahir mandiri dari idealisme masa muda Prof Tholhah Manshoer.

Pak Tholhah, dikenang sebagai seorang idealis yang berdiri tegak berdesak-desakan dengan kepentingan Orde Baru. Beliau menjadi bagian dari sedikit aktivis yang tidak tunduk kepada rezim Soeharto, walaupun dirinya mengalami
pemarginalan peran dalam karir dan kehidupan sosialnya. IPNU juga harus belajar dari Gus Dur. NU di bawah kepemimpinan Gus Dur menjadi the last bastion of civil society. Demikian Daniel Dhakidae mengapresiasi posisi oposisi NU di era 90-an.  Gus Dur dengan lantang memimpin kedaulatan perjuangan NU yang berpihak kepada keadilan peran masyarakat bawah secara luas. Bukan tunduk kepada keadilan yang diciptakan rezim.

Pertanyaannya pentingnya, masuk generasi manakah kader-kader IPNU hari ini? Benar, NU telah menciptakan generasi penikmat bagi elit-elitnya. Namun,
kemiskinan begitu dekat dengan warga NU di desa-desa. Elit-elit IPNU memiliki pilihan untuk larut menjadi generasi penikmat, sebagai besarnya posisi tawar NU dalam ranah politik nasional.nasional. Bila demikian, IPNU mendekat kepada generasi yang lalai terhadap ideology perjuangan para pendiri NU. IPNU harus mengambil bagian dalam menjaga pusaka itu.

Read Full Post »

hari Hak Asasi Manusia

Mengeluarkan suara kebenaran adalah hak manusia,

Menyampaikan kebenaran adalah hak manusia,

Membenarkan kebenaran adalah hak manusia,

jadi biarkan kami bicara mari menjunjung dan mengawal, serta mengawasi kebenaran dengan sebaik-baiknya…

[PAC IPNU-IPPNU Nalumsari dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia, 10 desember 2009]

Read Full Post »

“Nata dekoko” PAC IPNU Nalumsari


Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)  dan ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara akan memulai gerakan Napak Tilas Pengkaderan dan Koordinasi Korps (Nata dekoko)  terhadap badan kepanduannya. Program ini dilakukan dengan menggalakkan tradisi ketrampilan mengantisipasi bencana musim penghujan yang biasanya disusul dengan beragam fenomena alam yang destruktif bagi masyarakat.

Korps Kepanduan tersebut akan melibatkan Corps Barisan Pelajar (CBP) dan Korps Kepanduan Putri (KKP) yang telah dibentuk pada masa periode sebelumnya, yaitu kepemimpinan Muh. Khamdan dan Lailatus siyamah. Kegiatan akan difokuskan pada ketangkasan pertolongan bencana, kegiatan keagamaan atau ubudiyah NU seperti istighotsah, tahlil, pembacaan rawi dan ratib, serta lailatul ijtima’ yang dilakukan dengan bersafari dari masjid ke masjid dan mushalla se kecamatan Nalumsari.

”Target dari kegiatan “nata dekoko” ini adalah kedekatan antar pengurus dan kader-kader PAC IPNU-IPPNU Nalumsari dengan masyarakat secara keseluruhan dan antisipasi bencana, sehingga nantinya PAC memiliki kekuatan tenaga dalam upaya pertolongan pertama di masyarakatnya masing-masing dalam menganggulangi bencana alam”. kata Khofiyanida yang terpilih sebagai ketua panitia “Nata dekoko”

Musyawarah PAC IPNU-IPPNU, Jum’at (11/12) menetapkan beberapa adgenda seperti format kaderisasi yang akan dilangsungkan dalam menyambut liburan sekolah berupa pelatihan berbasis alam, makesta massal di semua ranting, sampai halaqoh akhir tahun guna mengkritisi UU Kepemudaan dan peluang IPNU-IPPNU dalam perkembangannya. Pertemuan yang dihadiri oleh pengurus PAC IPNU-IPPNU Nalumsari dan perwakilan dari ranting-ranting sepakat menjadikan tanggal 11 Desember sebagai tonggak hari pengkaderanbagi PAC IPNU-IPPNU Nalumsari, karena setahun yang lalu hal tersebut menjadi langkah perjuangan menyusun organisasi secara heroik dari Rekan Khamdan setelah dalam berbagai fase SK Pembekuan dari PC IPNU-IPPNU Jepara tidak ditindaklanjuti kembali untuk dicabut.

Dihubungi Redaksi Prismanalumsari, Jum’at (11/12), khamdan yang sekarang telah menjadi Widyaiswara di Departemen Hukum dan HAM di Jakarta menyatakan akan memberikan pengawalan agar proses pengkaderan tetap berjalan bagi PAC IPNU-IPPNU Nalumsari walau status organisasinya masih dibekukan.

“Yang penting kegiatan secara kultural dan struktural di daerah masih diakui dan mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga otonom NU setingkat dan kea tasanya, kendati PC IPNU Jepara masih “ngambek” dengan kecelakaan sejarah seniornya dulu.” Tutur sosok yang selalu kritis dalam sistem pengkaderan di IPNU-IPPNU Nalumsari itu melalui handpone-nya.

Read Full Post »