Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Maret, 2010

PARAMADINA FELLOWSHIP 2010
“The Gateway for a Bright Future”

Universitas Paramadina bekerjasama dengan para dermawan Indonesia untuk “ketiga kalinya”, memberikan beasiswa kepada siswa-siswi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau SEDERAJAT yang memiliki potensi akademis maupun non-akademis untuk mengikuti pendidikan (S-1) di Universitas Paramadina, pada Program Studi :

* Manajemen dan Bisnis
* Falsafah dan Agama,
* Ilmu Komunikasi,
* Psikologi,
* Hubungan Internasional,
* Teknik Informatika,
* Desain Komunikasi Visual
* Desain Produk Industri.

Kualifikasi:
————

* Siswa kelas 3 atau lulusan SLTA atau SEDERAJAT dari seluruh Indonesia.
* Siswa kelas 3 atau lulusan SLTA atau SEDERAJAT, dengan nilai rata-rata NEM/UAN, STTB, dan Raport Kelas I, II dan III, minimum 7,50.
* Termasuk 10 siswa atau lulusan terbaik di kelas selama 4 (empat) semester.
* Tanggal lahir 1 Januari 1987 dan setelahnya.
* Memiliki kecerdasan emosional dan jiwa kepemimpinan, mudah bersosialisasi, serta beretika tinggi.
* Aktif dalam kegiatan organisasi intra dan ekstra sekolah.
* Mampu berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
* Memahami dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam program beasiswa ini **

**) Ketentuan yang berlaku:
———————————

1. Penerima beasiswa harus menyelesaikan masa kuliah dalam kurun 4 tahun kalender akademik.
2. Siswa yang tidak mendapatkan nilai IPK minimal 3,00 selama dua semester pada saat perkuliahan, dinyatakan gagal dan tidak lagi memperoleh beasiswa untuk penyelesaian sisa masa studi.
3. Nominasi ini akan gugur dengan sendirinya apabila siswa/pendaftar dinyatakan tidak lulus UAN.
4. Tidak sedang menerima beasiswa untuk Pendidikan Tinggi.
5. Tidak boleh menerima beasiswa lain, selama menjalani PF.

Proses Pendaftaran:
———————-

Formulir pendaftaran dapat diperoleh di Bagian Informasi Universitas Paramadina tanpa dipungut biaya atau dapat di download di website kami :

http://www.paramadina.ac.id/downloads/Fellowship/Formulir_PF_2010.pdf

Formulir Pendaftaran yang sudah diisi diserahkan sebelum batas waktu yang ditentukan dengan disertai :

1. Satu halaman tulisan yang berjudul “Saya di Tahun 2025” dan satu halaman tulisan berjudul “Pengalaman Pahit Saya.” (Petunjuk dan lembar essay terlampir).
2. Dua surat rekomendasi yaitu dari Kepala Sekolah atau Tokoh Masyarakat dan Guru. (Form surat rekomendasi terlampir).
3. Fotocopy transkip nilai (dilegalisir) :

* Untuk Lulusan SLTA
o Fotocopy NEM
o STTB
o Ijazah
o Raport Kelas 1, 2, dan 3

* Untuk Siswa SLTA Kelas 3
o Raport Kelas 1, 2, dan 3.

4. Fotocopy Sertifikat Penghargaan yang pernah diraih.
5. Satu foto berwarna ukuran 3 x 4 cm
6. Fotocopy Kartu Identitas (KTP)
7. Fotocopy Kartu Keluarga.

Catatan :
———-

* Formulir dan kelengkapan dokumen pendaftaran, dapat diserahkan langsung ke Bagian Informasi Universitas Paramadina (Senin – Jum’at 09.00 – 16.00 WIB dan Sabtu 09.00 – 13.00 WIB) atau dikirim melalui pos.
* Kami tidak menerima pengembalian formulir dan berkas pendaftaran melalui e-mail.

Batas Waktu Pendaftaran:
——————————

Batas akhir penyerahan formulir dan berkas pendaftaran Program Paramadina Fellowship 2010 adalah :

* Melalui pos, dengan stempel pos, 10 April 2010.
* Langsung diantar ke Universitas Paramadina, 17 April 2010.

Dana Beasiswa:
—————–

Paramadina Fellowship 2010, dengan nilai beasiswa sebesar Rp. 125.000.000 (seratus duapuluh lima juta rupiah) mencakup pendanaan :

* Dana transportasi dari tempat asal menuju ke Universitas Paramadina.
* Biaya studi selama 4 tahun kalender akademik. Penerima beasiswa diharapkan dapat menyelesaikan studi, maksimal 4 tahun.
* Dana aktivitas kemahasiswaan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
* Tunjangan buku 1 juta rupiah per-semester.
* Biaya hidup (living allowance) sebesar 1 juta rupiah per-bulan.**
* Disediakan asrama, wajib tinggal selama 2 tahun atau 4 semester berturut-turut.**
* Kemungkinan pelatihan dan magang selama studi, di perusahaan Donor.
* Peluang kesempatan kerja atau tawaran kerja dari Donor, setelah menyelesaikan studi S-1.

**) Keterangan:
——————

Penerima beasiswa dari wilayah Jabodetabek, berhak atas biaya hidup dan wajib tinggal di asrama.

Informasi:
———–

Untuk memperoleh informasi Paramadina Fellowship 2009,

Sdri. Lina & Riri
Telp. +62 21 7918 1188 Ext. 888/200

Sdri. Muna
Telp. +62 21 7918 1188 Ext. 232/235

Universitas Paramadina
Jl. Gatot Subroto Kav. 97
Mampang, Jakarta 12790
Telp. +62 21 7918 1188
Fax. +62 21 799 3375

fellowship@paramadina.ac.id
http://paramadina.ac.id/fellowship.html

Read Full Post »

Negosiasi Hukum dan Politik

[Oleh Muh. Khamdan, dimuat dalam harian Pikiran Rakyat, 4 maret 2010]

Pernyataan Staf Khusus Presiden Denny Indrayana bahwa ada partai politik yang mencoba menegosiasikan hukum sungguh menjadi dentum ancaman serius atas kedaulatan hukum itu sendiri. Jika memang benar apa yang disampaikan tersebut, sangat disayangkan hukum harus tergiring dalam penyimpangan kekuasaan yang tergolong political corruption, yaitu penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan keuntungan golongan elite tertentu. Maklum karena sesama penyelenggara negara memiliki “kartu rahasia” yang siap dijadikan amunisi masing-masing.

Lobi-lobi yang dilancarkan partai penguasa dan pernyataan sosok yang juga anggota Satuan Tugas (Satgas) Antimafia hukum ini jelas akan mempersulit kiprah lembaga penegak hukum untuk mengubah citra hukum yang selama ini telah turun derajat tidak sebagai alat untuk memberikan keadilan (dispensing justice). Bahkan semakin menguatkan memori kolektif publik sebagaimana Marc Galanter menuliskan profesi hukum lebih mementingkan bisnis daripada penegakan keadilan.

Dalam hukum, terdapat dua fungsi utama yang oleh Bernard Arief Sidharta dalam “Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum” disebut dengan fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Pertama, hukum mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai keadilan. Hukum selalu tertanam di dalam suatu struktur sosial tertentu karena manusia adalah makhluk sosial yang secara kodratnya selalu mencari orang lain untuk saling berinteraksi dan butuh adanya suatu nilai agar tidak terjadi konflik. Kedua, secara instrumental hukum menjadi sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas, dan prediktabilitas, melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan untuk pengadaban masyarakat sekaligus mengesahkan perubahan masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat agar yang kuat tidak sewenang-wenang melakukan penindasan terhadap yang lemah atau tidak saling memangsa.

Dari kedua fungsi itu, kiranya fakta adanya upaya negosiasi perkara hukum di atas peristiwa politik harus dijadikan wahana introspeksi untuk melihat sejujurnya apa yang terjadi antara kekuasaan politik dan kekuasaan hukum. Dalam kaitan ini, hukum harus relevan dan berpihak pada kepentingan rasa keadilan sosial masyarakat. Hukum harus menjadi pengayom sesama warga masyarakat tanpa membeda-bedakan dengan menegakkan keadilan untuk semua (equality before the law).

Asas keadilan ini harus berjalan memenuhi persyaratan moral bukan diatur oleh politik. Karena pada hakikatnya, politik diatur oleh kekuasaan sedangkan kekuasaan diatur oleh uang. Meminjam istilah Habermas, manusia akan kehilangan daya kritisnya karena terbuai oleh materi-materi yang bersifat semu, yaitu uang. Dengan demikian, profesi hukum yang merupakan profesi terhormat dan luhur (officium nobile) harus menjunjung tinggi etika profesi untuk mengabdi pada sesama sebagai idealismenya.

Hukum memang membutuhkan kekuasaan, tetapi hukum tidak bisa dibiarkan ditunggangi oleh kekuasaan. Secara hakiki hukum harus pasti dan adil agar hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil menunjukkan hukum yang buruk sehingga mudah direkayasa untuk kepentingan tertentu sekaligus memberi peluang kepada profesional hukum guna menafsir atau menjerat perkara hukum sesuai selera subjektif.

Masyarakat telah melihat tontonan hukum yang merusak moralitas sehingga berkembang persepsi tidak ada lagi keadilan di pengadilan karena tidak adanya kepastian dan kesamaan hukum. Bahkan profesi luhur dan terhormat ini dicemari pelaku profesi hukum sendiri, seperti putusan hakim terhadap Minah yang didakwa mencuri tiga buah kakao dengan ganjaran 1 bulan 15 hari penjara, Basar dan Kolil karena mencuri semangka harus mendekam dalam LP Kelas A Kota Kediri, juga kasus Manisih atas sangkaan mencuri 14 kilogram kapuk randu.

Asas kesamaan di hadapan hukum yang menuntut adanya keadilan hukum justru dijungkirbalikkan. Pada akhirnya perkara hukum terhadap Amir Mahmud, hanya karena pil ekstasi dikenai hukuman empat tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan jaksa Ester dan Dara yang menggelapkan 343 butir ekstasi hanya divonis 1 tahun.

Dalam memahami hubungan antara hukum dan kekuasaan, perlu ditumbuhkan adanya demokratisasi dalam pelahiran suatu produk hukum agar fungsi ekspresif hukum itu dapat berjalan mengawal terwujudnya produk hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan yang beradab. Pada sisi lain, penyadaran melalui pendampingan yang kontinu terhadap masyarakat mengenai hukum harus diperluas ke semua lapisan agar mampu mengawal kepastian hukum dan mencegah terjadinya manuver kekuasaan dalam kedaulatan hukum.

Di sinilah pentingnya moralitas bagi profesi hukum dengan menjunjung kode etik. Kode etik penting bagi profesi hukum karena profesi hukum merupakan suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Dan benar atau tidaknya upaya negosiasi hukum pada akhirnya dapat tercegah oleh profesi hukum yang menjaga kedaulatan hukum itu sendiri.***

Penulis, fungsional Widyaiswara BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI.

Read Full Post »