Feeds:
Pos
Komentar

Archive for April, 2010

Penguatan Civic Education

Penguatan ”Civic Education”

Oleh Muh. Khamdan, fungsional Widyaiswara BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI. [dimuat dalam Harian Pikiran Rakyat, 19 April 2010]

Sumber: http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=137185

HASIL musyawarah antara PT Pelindo II dan ahli waris Habib Hasan bin Muhammad Al-Hadad atau Mbah Priok di Balai Kota DKI Jakarta pekan lalu, berkaitan dengan keberadaan makam sekaligus bangunan pendukung di kawasan terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok, begitu menyejukkan. Meski ada beberapa pengalihan posisi bangunan agar terminal tetap memenuhi standar internasional, semua pihak dapat menerima dengan bijaksana.

Hal itu tecermin dari penerimaan ahli waris dan masyarakat dengan pengalihan akses jalan menuju makam, khususnya pada sisi jalan masuk terminal. Demikian pula Direktur PT Pelindo II, R.J. Lino yang berkomitmen akan memberikan kompensasi untuk ikut memberdayakan masyarakat di kawasan sekitar terminal peti kemas, Koja, Jakarta Utara.

Atas kenyataan itu, penguatan civic education (pendidikan kewarganegaraan) menjadi penting agar konflik-konflik dapat diminimalisasi bahkan ditiadakan karena nilai-nilai kekeluargaan akan dikedepankan. Tingkat ketegangan hubungan masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda dapat diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri, seperti keberhasilan proses musyawarah sebagai media komunikasi efektif penuh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Kekeluargaan adalah tema inti dari demokrasi pancasila yang merupakan pemeliharaan tradisi demokrasi khas bangsa Indonesia. Pemeliharaan tradisi demikian tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi harus disosialisasikan, diajarkan, dan diaktualisasikan kepada masyarakat. Untuk itulah, pendidikan kewarganegaraan mendesak ketika kekerasan telah mewarnai berbagai lini kehidupan masyarakat. Kecenderungan kekerasan sebagai langkah menyelesaikan masalah pada masyarakat setidaknya disebabkan dua alasan.

Pertama, merebaknya gejala dan kecenderungan ketidaktahuan masyarakat terhadap cara kerja demokrasi dan proses hukum. Hal ini bukan hanya akan membuat masyarakat menjadi pihak tertindas oleh kekuasaan dominan, tetapi juga akan menjadi aktor yang menghalalkan segala cara karena memahami bahwa segala sesuatu harus diperoleh dengan kekuasaan. Tentu konsekuensi sosial yang harus dihadapi adalah konflik yang tiada berujung.

Dalam hal ini bisa saja kisah ”Dialog Melian” dalam buku History of the Peloponnesian War yang ditulis oleh Thucydides pada 423 SM menjadi pelajaran. Untuk meluaskan wilayah kekuasaan imperium Athena, penduduk Melian dipaksa militer Athena untuk memilih dua pilihan, yaitu menyerahkan wilayah Melian atau siap dihanguskan. Dengan begitu, selanjutnya manusia yang memakan manusia (homo homini lupus) akan berkembang dan kokohlah hukum rimba di masyarakat.

Kedua, meningkatnya apatisme hukum (law aphatism) yang terlihat dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Berbagai prahara permainan uang atau kekuasaan terhadap penegakan hukum telah menjadi tontonan sehari-hari. Kasus ”cicak vs buaya” yang merepresentasikan permainan kekuasaan antara KPK dengan kepolisian, disusul  dengan gemuruh kasus Bank Century yang akhirnya memasung kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Belum tuntas, masyarakat  dikejutkan dengan adanya pembongkaran korps korupsi di semua instansi penegak hukum melalui pengakuan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji.

Harus disadari bahwa hukum tidak dapat berlaku efektif manakala aparat hukum yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, lembaga-lembaga lain semacam Satpol PP, bersama rakyat belum terjalin pemahaman yang sama mengenai isi hukum, mengapa hukum harus begini dan begitu. Ini pula yang mengharuskan adanya komunikasi hukum agar bahasa hukum lebih populer dipahami masyarakat umum, bukan sekadar konsumsi mahasiswa hukum atau pelaku hukum. Gegar budaya (cultural shock) masyarakat yang berhadapan dengan hukum modern justru mengakibatkan semacam hilangnya kepercayaan karena banyaknya kekuatan di luar hukum yang memengaruhi hukum.

Dalam kepentingan inilah, mempersepsi hukum sebagai bentuk kehidupan sosial yang khas menjadi suatu keniscayaan seiring dengan penguatan civic education. Dalam proses pendidikan ini, sekurangnya akan mencakup empat aspek dalam membangun masyarakat yang tertib dan aman. Hal tersebut adalah pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan hukum, pemahaman tentang konsepsi hukum dan HAM, penguatan keterampilan partisipatif dalam menyelesaikan konflik sosial, dan mengembangkan kesadaran budaya demokrasi serta perdamaian.

Program civic education juga pada akhirnya akan mendukung keberadaan kampung hukum yang mengedepankan kesadaran masing-masing warga masyarakat untuk taat hukum, yaitu menjunjung hak pribadi dan orang lain dengan melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat bernegara. Pelaksanaan-pelaksanaan hak tidak boleh merugikan orang lain serta konflik yang ada dapat diselesaikan dengan nilai-nilai hidup kesopanan.

Sesungguhnya, kampung hukum menghendaki suatu bangunan masyarakat yang taat terhadap hukum karena timbul pada kesadarannya sendiri (self motivating law awareness). Kesadaran hukum memang harus dimulai dari diri sendiri dan akan menjelma menjadi gerakan keluarga sadar hukum hingga terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman di suatu kampung secara meluas. Dalam hal ini, civic education memainkan peran untuk dapat mengintegrasikan antara budaya kesopanan bangsa dan peta hukum nasional.***

Iklan

Read Full Post »

Mengukuhkan Kembali Desa Hukum
Oleh: Muh. Khamdan, fungsional widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM RI, dimuat dalam Harian Solopos, 30 Maret 2010

Hubungan antara masyarakat desa dan penyadaran hukum menyimpan teka-teki yang menarik

Secara struktural tampak bahwa hubungan tersebut tidak memiliki kejelasan sebagai formulasi format yang baku. Sebaliknya secara kultural ternyata telah menjadi kegiatan rutin kendati terhenti pada orientasi hukum agama, adat-istiadat dan budaya. Namun maraknya perkara hukum yang menimpa masyarakat kecil pedesaan serta adanya pelaku-pelaku terorisme yang berasal dari wilayah Jawa Tengah cukup memberi makna perlunya desa hukum.

Hukum dapat berlaku efektif tentu dipengaruhi hubungan harmonis antara aparat hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga-lembaga lain bersama rakyat. Hubungan harmonis ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus begini dan begitu. Ini mengharuskan adanya komunikasi hukum agar bahasa hukum lebih populer dan bukan sekadar konsumsi mahasiswa hukum atau pelaku hukum karena hanya akan menimbulkan cultural shock di tengah masyarakat.

Keterkejutan psikologis masyarakat pedesaan yang berhadapan dengan hukum modern sering mengakibatkan semacam hilangnya ritus perdamaian ketika terjadi persengketaan. Padahal banyak kekuatan di luar hukum berdasarkan pendekatan tradisi dan nilai-nilai kolektif. Dalam kepentingan inilah, memaknai hukum sebagai sesuatu yang bukan masinal dan mekanistis tetapi merupakan bentuk kehidupan sosial yang khas (a peculiar form of social life) menjadi sebuah keniscayaan. Artinya, menjalankan hukum sangat dipengaruhi habitat sosial dan budaya tempat berada.

Namun diterima atau tidak, bangsa Indonesia termasuk golongan bangsa yang menggunakan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, yaitu suatu bangunan doktrin hukum yang sangat artifisial dan terpisah dari apa yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, laju budaya dan hukum modern di Indonesia dianggap timpang.

Malima

Masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di desa cenderung memahami hukum dari format rumusan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Rumusan ini identik dengan falsafah “malima” yang terdiri dari maling (mencuri), mateni (membunuh), mendem (mabuk minuman keras), madon (zina atau prostitusi), dan madat (mengonsumsi Narkoba). Persoalan yang lebih dalam di sini adalah soal hak asasi warga negara dalam mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum yang belum menjadi bagian dari proses penyadaran hukum serta persamaan di hadapan hukum yang ternyata sulit terpenuhi.

Karena itu, peristiwa hukum atas Minah yang mencuri tiga buah kakao harus sabar menerima hukuman satu bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan, Basar dan Kolil yang hanya mengambil semangka seharga Rp 5000 harus mendekam dalam LP Kelas A Kediri, dan Manisih beserta tiga kerabatnya harus menjalani persidangan di PN Batang hanya karena sangkaan pencurian 14 kg kapuk, akan menjadi fenomena hukum yang selalu terulang karena ketiadaan pembinaan hukum di masyarakat, terutama yang berada di kampung.

Akses keadilan (access to justice) merupakan sesuatu yang penting. Terhambatnya hak-hak keadilan masyarakat lebih banyak disebabkan ketiadaan akses keadilan yang berpihak pada masyarakat kampung dan miskin. Berdasarkan amandemen kedua UUD 1945 di dalam Pasal 28 bagian I ayat 4 menyatakan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Studi Bernard L Tanya (Beban Budaya Lokal Menghadapi Regulasi Negara, 2000) memberikan cerita sejajar antara ketidakpahaman proses hukum dengan akses keadilan. Masyarakat mesti belajar memahami hukum nasionalnya sendiri yang telah menciptakan ketakutan psikologis setelah munculnya kasus-kasus masyarakat kelas bawah yang menurut pemahaman masyarakat desa adalah kasus sepele dan tidak pantas diproses dalam ranah pengadilan.

Dengan situasi ini, perlu memegang kembali falsafah Romawi berupa Juris praecepta sunt haec: Honesta vivere, alterum nonlaedra, suum cuique tribuere (peraturan dasar hukum adalah hidup sopan, tidak merugikan orang lain, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Program penguatan kampong atau desa hukum dapat berpijak dari falsafah tersebut yang mengedepankan kesadaran masing-masing warga masyarakat. Pelaksanaan hak tidak boleh merugikan orang lain serta konflik yang ada dapat diselesaikan dengan nilai-nilai hidup kesopanan.

Sesungguhnya desa atau kampong hukum menghendaki suatu bangunan masyarakat yang taat terhadap hukum berdasar pada kesadarannya sendiri (self motivating law awareness). Kesadaran hukum harus dimulai dari diri sendiri dan menjadi gerakan keluarga sadar hukum hingga terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman di suatu kampong atau desa. Dalam hal ini, kesadaran akan identitas kemanusiaan mulai dipertajam untuk diintegrasikan dengan masalah hukum pidana, hukum perdata, hukum ketenagakerjaan, hukum perkawinan, hukum pertanahan, hukum lingkungan, dan hukum-hukum lainnya. Masyarakat sadar hukum dalam desa hukum harus digerakkan kembali sebagai program yang berkesinambungan dengan koreksi moral terhadap penegakan keadilan dan mencegah tindakan teror di masyarakat.-

Read Full Post »