Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Mei, 2010

Hati Nurani dan Korps Korupsi

April 29, 2010. dalam [kabarkeadilan.com]

Oleh Muh. Khamdan, Fungsional Widyaiswara BPSDM Kementerian Hukum dan HAM  RI

Periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini diwarnai banyak perkara hukum yang berkepanjangan. Masih segar dalam ingatan bagaimana kasus Cicak vs Buaya yang merepresentasikan permainan kekuasaan antara KPK dan kepolisian. Belum tuntas, gemuruh kasus Bank Century memasung kinerja Wakil Presiden, Boediono, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kini korps korupsi terbongkar di semua instansi penegak hukum melalui nurani pengakuan terbuka mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji tentang mafia pajak.

Fenomena ini menarik karena pertarungan hati nurani dengan korps korupsi telah mampu membongkar sebuah lingkaran setan persekongkolan perpajakan. Korps Kepolisian telah mengambil tindakan terhadap Kompol Arafat, AKP Sri Sumantri, bahkan mencopot Brigjend Edmond Ilyas dari posisi Kapolda. Korps Kejaksaan Agung juga telah mencopot Cyrus Sinaga sebagai Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang seharusnya dapat dijerat dengan ancaman pidana.

Pembongkaran “mafia” hukum tersebut juga memiliki dampak sistemik terhadap korps Kementerian Keuangan dengan munculnya aktor dari Direktorat Pajak, Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie yang berimplikasi pada gugatan reformasi birokrasi dan kebijakan remunerasi. Bahkan arus kuat kasus pajak tersebut sangat mungkin akan menyangkut pihak-pihak yang tidak pernah terduga, sebagaimana telah muncul inisial SJ yang diungkapkan SusnoDuadji sebagai makelar kasus pajak.

Berbagai pelajaran kasus-kasus yang terjadi dalam penindakan praktik korupsi belum mampu mengokohkan relasi keadilan hukum dan moralitas dalam konsentrasi upaya menciptakan birokrasi yang bersih sekaligus bertindak sesuai dengan pendekatan hati nurani. Bahkan pengungkapan praktik persekongkolan mafia hukum dari anggota di dalam korps, justru sering terancam dengan tuduhan pelanggaran kode etik dan  bahkan aduan pencemaran nama baik. Untuk itulah dapat difahami jika Susno Dudaji merasa perlu meminta perlindungan hukum dan perlindungan politik kepada DPR.

Sebagaimana kasus yang pernah diungkap auditor BPK, Khairiansyah, masa kepemimpinan Anwar Nasution pada 2005, dengan lebih nyaman ia melaporkan kepada KPK daripada ke institusinya. Hadiah kata-kata yang berkembang dari atasannya saat itu berupa ingin mencari popularitas, kampungan, ancaman pemecatan, stupid, dan sebagainya. Kegagalan sistem akuntabilitas vertikal dari bawahan kepada atasannya langsung dan atasannya akan melanjutkan ke atasan berikutnya sampai yang tertinggi, membuktikan bahwa korupsi di negeri ini merupakan sebuah jaringan laba-laba.

Oleh karena itu pulalah langkah Susno Duadji untuk membersihkan korps kebanggaannya dari kungkungan Makelar Kasus (Markus) dengan memberikan laporan terlebih dulu ke Satuan Tugas (Satgas) Anti-mafia Hukum daripada ke institusinya dapat difahami karena adanya ketidakpercayaan dengan akuntabilitas vertikal yang selama ini terjadi dalam organisasi pemerintahan termasuk Mabes Polri. Kenyataan tersebut mengingatkan terbongkarnya jaringan mafia polisi Sidney, New South Wales (NSW), Australia, oleh Komisi Wood (1996) yang mengagetkan banyak negara, dan itu karena bantuan seorang polisi yang memiliki panggilan hati nurani untuk ikut membongkar kejahatan yang terjadi di korps-nya.

Dengan demikian, dimanapun hukum hampir cenderung telah diatur oleh kekuatan uang dan bisnis. Peristiwa terbongkarnya kekuatan uang dalam proses hukum secara gamblang terlihat dari rekaman Anggodo Widjojo dengan berbagai petinggi institusi penegak hukum yang diperdengarkan dalam perjalanan sidang perkara Chandra M Hamzah-Bibit Samad Rianto di Mahkamah Konstitusi. Anggodo begitu leluasa mengatur perkara melalui sejumlah pejabat di kejaksaan dan kepolisian. Tidak hanya itu, masyarakat juga pernah menyaksikan bagaimana jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap KPK ketika melakukan transaksi perkara dengan Artalyta Suryani.

Meminjam istilah Habermas, manusia akan kehilangan daya kritisnya karena terbuai oleh materi-materi yang bersifat semu, yaitu uang. Hal demikian mendukung kepolisian untuk terbuai dengan materi semu karena memiliki posisi dan legitimasi sebagai aparat kontrol sosial dari pemerintah yang mempunyai monopoli kekuasaan. Posisi hukum polisi yang memiliki otoritas berhadapan dengan masyarakat, seperti mencurigai, menahan, atau menggeledah melahirkan kedigdayaan polisi terhadap masyarakat. Ironisnya hal tersebut harus dihadapi Susno Duadji itu sendiri.

Tidak mampunya hukum memberikan keadilan publik diakibatkan ketidakberanian aparat penegak hukum bertindak progresif. Dalam suasana semangat tinggi untuk menegakkan supremasi hukum (the cry for supremacy of law), Profesor Satjipto Rahardjo selalu mengampanyekan agar penegak hukum tidak menjadi tawanan undang-undang. Dalam hal ini, kredo dekonstruksi hukum tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan sekadar peraturan tetapi adanya perilaku terbuka untuk melakukan pilihan-pilihan determinasi berkehendak memberikan keadilan kepada masyarakat.

Masyarakat telah menyaksikan betapa simpang-siurnya keadaan hukum yang tidak memberi kepastian keadilan. Untuk itu para profesional hukum harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan (fiat iustitia) dengan mengedepankan kebajikan dan kepatutan (prudence dan equity) agar kepastian dan keadilan hukum terjaga . Dan Susno Duadji setidaknya berusaha menunjukkan, lewat hati nurani mafia hukum dapat dilawan kendati telah membangun korps korupsi sendiri.

Iklan

Read Full Post »