Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘think-thank’ Category

Menunda Ajal IPNU

Kita mesti bersyukur kepada Allah yang telah menjaga negara Indonesia beserta bangsanya untuk tetap berdaulat sampai pada 63 tahun, setidaknya berdaulat dalam aspek wilayah. Maklum, dari berbagai aspek kebangsaan hampir semuanya dikuasai asing.

Semasa sekolah, hampir setiap guru akan menasehati bahwa cerminan bersyukur dalam kehidupan berbangsa adalah dengan mewarisi semangat para pendiri bangsa, sebutlah jihad. Sebuah komitmen melawan pembodohan, pemiskinan, pemaksaan, dan penindasan. Kunci dari komitmen ini ialah lahirnya kepemimpinan teladan yang bersih, amanah, serta peduli terhadap kader atau nasib masyarakat yang ada di sekitarnya.

Tampilan atas model kepemimpinan di atas, ternyata mengalami kelangkaan di tubuh pengkaderan NU, hampir di semua tingkatan dan daerah. Sebutlah PC IPNU Jepara yang berkinerja “mandul” sampai menyeret ketua umumnya, Agus Supriyono, menjadi korban mosi ketidakpercayaan dari bawahannya sendiri, dan akhirnya mengundurkan diri di usia memerintah sekitar 8 bulan dari pemilihannya, yang mestinya 24 bulan di penghujung 2009.

Sekarang kita juga mewarisi tradisi intrik dan konflik yang tentunya disertai semangat suudzon antar birokrat NU di semua tingkatan. Pemilihan Gubernur di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur semakin memperjelas bahwa NU memang “manisan” yang layak dijadikan pemikat massa terbodohkan. Lebih parah lagi konflik yang menyerang di PKB, menjadikan kader NU mesti menutup muka karena malu. Tentu saja masyarakat mudah menyimpulkan bahwa elit maupun politikus NU selama ini, ternyata hanya memperjuangkan politik kekuasaannya saja, lupa dengan politik kerakyatan untuk membina kader-kader NU.

Akhirnya tantangan pengkaderan merupakan masalah penting di tubuh NU, karena di saat organisasi lain yang dituduh elit NU berbaju wahabi atau garis keras sedang melaju pesat, ternyata kader-kader NU sedang meratapi ajal yang setiap saat menjemput organisasinya.

Read Full Post »

DPR????? hi…

Menggugat Anggota DPR

 

 

 

 

 

 

Perilaku anggota DPR praktis kian membuat masyarakat geram dan muak. Sebut saja persoalan ketidak-hadiran, telat, serta tidur pada saat penyelenggaraan sidang. Belum lagi masalah pendapatan serta tunjangan yang tidak kunjung cukup (ingin minta tambah). Kemudian masalah moralitas oknum anggota yang menjadi aktor amatiran dalam video mesum. Dan yang terakhir bergelora adalah masalah renovasi rumah dinas dengan anggaran 350 milyar rupiah. Adapun masalah percaloan pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) TNI yang ditengarai melibatkan Komisi I juga sempat mengemuka.

Isu menyangkut renovasi rumah wakil rakyat ini penting disimak, mengingat pemilihan umum legislatif 2009 mendatang tidak lama lagi bakal digelar. Mendekati rakyat dengan tebar janji dan tebar pesona ketika menjelang Pemilu serta menutup mata dan menyumbat kuping tatkala rakyat berteriak karena tertindas adalah suatu pola yang unik di tengah demokrasi prematur masih membungkus Indonesia. Dengan segala kekentalan dan kelelahan jiwa, meniscayakan rakyat untuk sampai kepada sikap: wakil rakyat yang berkarakter ganda jangan dipilih lagi pada pemilu legislatif 2009 mendatang.

Hitung-menghitung soal anggaran adalah kegemaran anggota DPR. Dan itu tugas mereka. Persoalan alokasi anggaran yang 350 milyar rupiah untuk renovasi rumah dinas mereka itu patut dikritisi mengingat, sebagaimana data yang dilansir oleh Bank Dunia (2006), bahwa 49% dari total penduduk Indonesia masih hidup dengan pendapatan kurang dari 2 US dollar sehari (dikategorikan miskin). Ini berarti separuh dari penduduk Indonesia adalah miskin. Belum lagi jika dirinci menyangkut seperangkat kebutuhan pokok lainnya yang masih belum terpenuhi semisal; hunian yang layak, pangan yang cukup, pakaian yang memadai, akses kepada air minum yang bersih dan sehat, listrik/sarana penerangan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang terjangkau, lapangan pekerjaan, tabungan hari tua, dan asuransi.

Betapa banyak masyarakat yang masih menempati hunian yang belum layak/bermartabat untuk manusia: di kolong jembatan, di pinggiran kali yang kumuh. Belum lagi mereka yang mengalami musibah bencana alam semisal tsunami, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor dan angin puting beliung, yang mengharuskan mereka untuk menempati tenda-tenda di pengungsian sementara. Buktinya, rekonstruksi perumahan untuk korban tsunami di Aceh dan Pangandaran serta gempa bumi di Bengkulu dan bagian barat Sumatera juga belum rampung.

Di sisi lain, ketika sebagain rakyat mengais rezeki dengan berjualan di kaki lima, maka eksekusi penggusuran menjadi suatu hal yang membuat mereka menjerit dan berteriak. Kejadian terakhir adalah penggusuran pedagang di Pasar Bekasi dan di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. Tak heran jika letupan kemarahan pedagang berbenturan dengan tindakan koersif/paksaan dari aparat kerap menyertai gelar penggusuran. Karena 1 atau 2 jam bagi rakyat biasa amat berharga guna mengisi perut dan memenuhi kebutuhan pokok mereka. Lain halnya dengan anggota DPR. Satu atau dua jam bagi mereka bisa menghasilkan kenikmatan yang banyak. Seharusnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Mustofa (Guru Besar Kriminologi UI); sejahterakan dulu rakyat, baru sang penguasa bisa menindak/menghukum masyarakat yang melanggar ketentuan.

Rakyat dan para wakilnya adalah sama. Sama-sama manusia. Jika seorang rakyat biasa makan, maka nikmat kenyang yang dirasakan adalah sama persis dengan yang dirasakan oleh sang wakil. Jika seorang rakyat biasa bahagia, maka rasa bahagia yang dirasakan adalah sama dengan yang dirasakan oleh sang wakil. Sekali lagi, karena mereka sama-sama manusia. Akan tetapi, yang membedakan mereka adalah peran dan tanggung jawab serta faktor keberuntungan. Adakalanya bahagia yang dirasakan oleh sang wakil tidak sama dengan yang dirasakan oleh seorang rakyat biasa karena sang wakil merasa masih belum puas dengan nikmat yang sudah diperoleh.

Jika melihat Indonesia secara agregat, maka persoalan yang menjadi sorotan bukan hanya masalah vertikal (kaya dan miskin). Tetapi juga masalah horisontal (celah infrastruktur; listrik, jalan, jembatan, air bersih). Artinya, horisontal antara pembangunan di Indonesia bagian Barat dan pembangunan di Indonesia bagian Timur, serta horisontal antara lintas-pulau dan lintas-golongan. Karena ada persoalan di situ. Sehingga, tercipta suatu pembangunan yang berkesinambungan secara merata dan meluas hingga ke pelosok daerah.

Rakyat dengan wakil rakyat, ada apa dengan mereka? Ironi dari sebuah Indonesia ialah, bahwa kendatipun wakil rakyat konon memiliki “nurani kemanusiaan”, hanya segelintir dari mereka yang menjadi aktor yang baik untuk mendengar teriakan dan suara serak dari mulut rakyatnya, bunyi dari dalam otak rakyatnya, serta bunyi dari dalam perut rakyatnya. Bagian terbesar dari rakyat Indonesia mutlak hidup di dalam hunian yang layak bagi manusia. Oleh karena itu, rumah wakil rakyat jangan direnovasi dulu. Perbaiki dulu hunian rakyat agar layak ditempati.

 

Read Full Post »

Kebangkrutan Bangsa Pada 100 Tahun Kebangkitannya

 

Peringatan 100 tahun Kebangkitan nasional disaksikan dengan kepiluan. Kekuasan neoliberal sudah menguasai bangsa ini.

Proses penjualan dan penghambaan pada asing telah merambah ke semua lini perekonomian dan sumber daya alam bangsa Indonesia. Pasokan solar dan batubara PLN oleh Shell dan swasta, hadir di depan mata. Ada 3 juta tabung gas akan dipasok China, dan perusahaan negara Krakatau Steel siap diserahkan ke Mittal.

Masihkah bangsa ini mandiri?????. Kondisi ini diperburuk lagi oleh keadaan 40 BUMN yang siap dijual, padahal BUMN adalah yang mengelola hajat hidup orang banyak. Jika dijual, dimana posisi Negara yang jelas menguasai hajat hidup orang banyak itu??? Jika gak mampu, mendingan rakyat memilih, dibiarkan saja sumber alam itu untuk generasi berikutnya.

Tambang NNT Batu hijau untuk Newmont dan swasta nasional baik BUMN dan BUMD harus puas hanya menjadi penonton. Cepu diserahkan bagi kejayaan Exxon, dan Natuna juga dijadikan sesajen untuk Exxon. Pada lingkup Jepara yang memiliki Kepulauan Karimunjawa yang molek bak perawan seksi, jangan-jangan juga akan dijadikan pulau dagangan semacam wanita penghibur bagi bangsa asing.

Kemandirian???? Itu juga yang mestinya kita gugat pada Persijap yang lagi-lagi belum mampu melepaskan kerangkeng dan mitos bahwa orang asing lebih pintar daripada kita sendiri. Kapan Persijap bias mandiri kalo APBN yang berjumlah 10 milyar itu justru untuk mayoran bagi pemain asing…..

Rakyat, menantikan bukti dari pemerintah, bahwa bangsa ini bisa bangkit dan bukan menjadi bangkrut. Kita ingin percaya pemerintah akan membawa kebangkitan bagi bangsa ini. Tapi, penggelapan pajak oleh Adaro, Asian Agri, Indosat bebas tanpa proses hukum. Belum lagi obligor BLBI pengemplang ratusan triliun uang rakyat masih hidup bebas dan semakin kaya. Bagaimana bisa percaya pemerintah

Sedih melihat rakyat dan kita sendiri yang tampaknya sudah cukup puas dengan pidato, perayaan-perayaan dan retorika dari para tirani penjual bangsa ini.

Read Full Post »

Bersama Mengawal APBD

Muhammad Khamdan

  mata.jpgRealitas terbalik dalam bangsa Indonesia menunjukkan bahwa keberagamaan masyarakat meningkat, namun prestasi korupsi juga meningkat. Untuk itu diperlukan adanya penyadaran untuk selalu mengawal pelaksanaan APBD di semua daerah.

Dalam menggalakkan upaya pemberantasan korupsi, agama dapat berperan dalam beragam bentuk. Nilai-nilai moralitas yang diajarkan, dapat memberi jawaban atas kian menyebarnya praktek korupsi. Nilai-nilai moralitas itu dapat berfungsi sebagai modal membangun etika sosial baru yang memberdayakan rakyat kecil dan memandang korupsi sebagai kejahatan yang harus dilawan bersama.

Pemberantasan korupsi sangat membutuhkan peranan institusi keagamaan. Ia dapat menjadi salah satu garda depan dalam upaya pemberantasan korupsi, bergandengan tangan dengan gerakan anti korupsi dari kalangan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama strategis sesuai dengan perannya masing-masing dalam pemberantasan korupsi.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah, merubah pemikiran dari pembatasan konsep dosa besar dalam masyarakat. Setiap Jumat, khatib dalam khutbah di hadapan umatnya, dapat menyerukan tentang pemaknaan mencuri, suap, dan korupsi, dari etika penolakan, sampai langkah pencegahan dengan membangun gerakan pengawasan anggaran. Dengan demikian, akan tersedia komunitas-komunitas pengawas APBD di tengah-tengah masyarakat.

Perubahan struktur pengawasan APBD, harus dimulai dengan pergeseran pemikiran dan pandangan terhadap APBD itu sendiri. Pertama, peningkatan kualitas partisipasi publik sampai pengambilan keputusan, karena selama ini publik hanya dijadikan mobilisasi seremonial saja. Kedua, menuntut adanya sosialisasi informasi yang transparan, disertai kebebasan akses atas dokumen APBD dan turunannya. Ketiga, membangun gerakan dalam evaluasi dan monitoring program yang dibiayai APBD, yaitu dari sisi manfaat atau madharat. (Buletin Prisma/ Edisi 9/ Maret 2007)

Read Full Post »

Emancipatoris As Base of Paradigmatic of Islamic Education 

by Muhammad Khamdan

Freedom in term of Islam intended as freedom of tauhid which is there no something able to bridle, limiting, and immeasurable of dissimilar grind, except eye Allah. And merely system of education or just just curriculum. 

Urgency of Iiberation among Moslem do not emerge off hand, but become awareness as long effect from immeasurable of social process at a period of retreating of Islamic Spirituality. This Matter can provable with existence of formation of opinion explaining about urgency and basis of Iiberation in religiousitas. That Awareness way at least cannot discharge from existence of Asghar Ali Engineer, Hassan Hanafi, and Farid Esack.

kidsoutbound2.jpgAccording to figure of above, poorness reality and oppressed socialize non something that given, but in consequence of structure which systematically created the negative condition. In this case, need rational approach, intellectual, and place forward real movement in have theology. Among that movement is historical criticism coping to look for truth from theology facet, philosophic, come up with phenomenologic in comprehending text. Second, criticize practic, meaning a truth capable to motivate action of human life progress. Become, more at how doctrine able to awaken solidarity of human being to shaken off the yoke.

(lebih…)

Read Full Post »

Membendung “Menopause” Organisasi

 (Nasehat Kita Sendiri)

 logo-ipnu.gif

IPNU-IPPNU terperangkap melestarikan sektarian kultural tanpa berusaha menerangi dengan penghargaan keberbedaan, kemodernan, dan pembaharuan. Lumrahlah jika disebut organisasi jagongan saja. IPNU-IPPNU akan berulang tahun ke-54 dan ke-53, di tengah kehidupan kita. Waktu memang bergulir begitu cepat. Pada taraf tertentu, benar kata filsuf klasik Heraclitos bahwa segalanya memang berubah. Termasuk perjalanan waktu yang tiap detik, menit, jam bahkan tahun dan abad yang selalu berubah. Dalam kehidupan yang selalu berubah ini, sebagai manusia kita tentu tidak ingin hanyut begitu saja dalam perubahan itu sendiri, sehingga menjadikan hidup kita tanpa makna (meaningless). Lebih jauh, Rasulullah melalui wahyu Tuhan dalam QS. Al Ashr mengingatkan bahwa manusia sesungguhnya dalam keadaan rugi. Ya, manakala di balik perubahan zaman itu tidak mengidealkan sebuah kehidupan baru yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya, dalam term keberimanan, menyuarakan kebenaran, dan membawa kesabaran. Sebab, kalau sekadar menyerukan kebenaran dan keberimanan, maka kekerasan yang muncul sebagaimana aksi penyerbuan Ahmadiyah, pelabelan sesat terhadap kalangan pluralis, liberalis. Untuk itulah penting adanya kesabaran. (lebih…)

Read Full Post »

DESENTRALISASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

(Asimetri Informasi Akuntansi Keuangan Dari Kantor Pusat, Cabang, dan Agen)

nichlah-hidayah-manies.jpg

Oleh: NICHLAH HIDAYAH

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NAHDLATUL ULAMA JEPARA

 

Pendahuluan

Perusahaan yang memiliki banyak pusat pertanggung-jawaban biasanya memilih satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan : sentralisasi atau desentralisasi. Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah.

Desentralisasi biasanya diujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Satu cara pembedaan divisi adalah berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi, garis geografis atau berdasarkan jenis pertanggungjawaban yaitu : pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi. Pusat Investasi mencerminkan tingkat tertinggi desentralisasi, karena manajernya memiliki kebebasan untuk membuat beragam keputusan penting. Dari sinilah muncul konsepsi kantor usaha pusat, cabang, sampai pada vendor atau agen. Bagaimana dampak diterapkannya model desentralisasi dalam mengambil keputusan sampai pada pelaporan keuangan? Bagaimana peran informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan?

(lebih…)

Read Full Post »

Older Posts »