Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Gambar

Read Full Post »

Gambar

Read Full Post »

Melalui kongres IPPNU di Palembang, smoga mampu mengibarkan panji IPPNU ke dalam khittah perjuangan kaum pelajar yang semakin hilang identitas asli Islam Indonesia..

GambarSemoga terpilihnya rekanita Farida Farichah mampu menghantarkannya…

Selamat….

Read Full Post »

Mengukuhkan Kembali Desa Hukum
Oleh: Muh. Khamdan, fungsional widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM RI, dimuat dalam Harian Solopos, 30 Maret 2010

Hubungan antara masyarakat desa dan penyadaran hukum menyimpan teka-teki yang menarik

Secara struktural tampak bahwa hubungan tersebut tidak memiliki kejelasan sebagai formulasi format yang baku. Sebaliknya secara kultural ternyata telah menjadi kegiatan rutin kendati terhenti pada orientasi hukum agama, adat-istiadat dan budaya. Namun maraknya perkara hukum yang menimpa masyarakat kecil pedesaan serta adanya pelaku-pelaku terorisme yang berasal dari wilayah Jawa Tengah cukup memberi makna perlunya desa hukum.

Hukum dapat berlaku efektif tentu dipengaruhi hubungan harmonis antara aparat hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga-lembaga lain bersama rakyat. Hubungan harmonis ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus begini dan begitu. Ini mengharuskan adanya komunikasi hukum agar bahasa hukum lebih populer dan bukan sekadar konsumsi mahasiswa hukum atau pelaku hukum karena hanya akan menimbulkan cultural shock di tengah masyarakat.

Keterkejutan psikologis masyarakat pedesaan yang berhadapan dengan hukum modern sering mengakibatkan semacam hilangnya ritus perdamaian ketika terjadi persengketaan. Padahal banyak kekuatan di luar hukum berdasarkan pendekatan tradisi dan nilai-nilai kolektif. Dalam kepentingan inilah, memaknai hukum sebagai sesuatu yang bukan masinal dan mekanistis tetapi merupakan bentuk kehidupan sosial yang khas (a peculiar form of social life) menjadi sebuah keniscayaan. Artinya, menjalankan hukum sangat dipengaruhi habitat sosial dan budaya tempat berada.

Namun diterima atau tidak, bangsa Indonesia termasuk golongan bangsa yang menggunakan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, yaitu suatu bangunan doktrin hukum yang sangat artifisial dan terpisah dari apa yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, laju budaya dan hukum modern di Indonesia dianggap timpang.

Malima

Masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di desa cenderung memahami hukum dari format rumusan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Rumusan ini identik dengan falsafah “malima” yang terdiri dari maling (mencuri), mateni (membunuh), mendem (mabuk minuman keras), madon (zina atau prostitusi), dan madat (mengonsumsi Narkoba). Persoalan yang lebih dalam di sini adalah soal hak asasi warga negara dalam mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum yang belum menjadi bagian dari proses penyadaran hukum serta persamaan di hadapan hukum yang ternyata sulit terpenuhi.

Karena itu, peristiwa hukum atas Minah yang mencuri tiga buah kakao harus sabar menerima hukuman satu bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan, Basar dan Kolil yang hanya mengambil semangka seharga Rp 5000 harus mendekam dalam LP Kelas A Kediri, dan Manisih beserta tiga kerabatnya harus menjalani persidangan di PN Batang hanya karena sangkaan pencurian 14 kg kapuk, akan menjadi fenomena hukum yang selalu terulang karena ketiadaan pembinaan hukum di masyarakat, terutama yang berada di kampung.

Akses keadilan (access to justice) merupakan sesuatu yang penting. Terhambatnya hak-hak keadilan masyarakat lebih banyak disebabkan ketiadaan akses keadilan yang berpihak pada masyarakat kampung dan miskin. Berdasarkan amandemen kedua UUD 1945 di dalam Pasal 28 bagian I ayat 4 menyatakan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Studi Bernard L Tanya (Beban Budaya Lokal Menghadapi Regulasi Negara, 2000) memberikan cerita sejajar antara ketidakpahaman proses hukum dengan akses keadilan. Masyarakat mesti belajar memahami hukum nasionalnya sendiri yang telah menciptakan ketakutan psikologis setelah munculnya kasus-kasus masyarakat kelas bawah yang menurut pemahaman masyarakat desa adalah kasus sepele dan tidak pantas diproses dalam ranah pengadilan.

Dengan situasi ini, perlu memegang kembali falsafah Romawi berupa Juris praecepta sunt haec: Honesta vivere, alterum nonlaedra, suum cuique tribuere (peraturan dasar hukum adalah hidup sopan, tidak merugikan orang lain, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Program penguatan kampong atau desa hukum dapat berpijak dari falsafah tersebut yang mengedepankan kesadaran masing-masing warga masyarakat. Pelaksanaan hak tidak boleh merugikan orang lain serta konflik yang ada dapat diselesaikan dengan nilai-nilai hidup kesopanan.

Sesungguhnya desa atau kampong hukum menghendaki suatu bangunan masyarakat yang taat terhadap hukum berdasar pada kesadarannya sendiri (self motivating law awareness). Kesadaran hukum harus dimulai dari diri sendiri dan menjadi gerakan keluarga sadar hukum hingga terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman di suatu kampong atau desa. Dalam hal ini, kesadaran akan identitas kemanusiaan mulai dipertajam untuk diintegrasikan dengan masalah hukum pidana, hukum perdata, hukum ketenagakerjaan, hukum perkawinan, hukum pertanahan, hukum lingkungan, dan hukum-hukum lainnya. Masyarakat sadar hukum dalam desa hukum harus digerakkan kembali sebagai program yang berkesinambungan dengan koreksi moral terhadap penegakan keadilan dan mencegah tindakan teror di masyarakat.-

Read Full Post »

PBNU Ingatkan Batas Usia Maksimal Anggota IPNU-IPPNU

Senin, 22 Juni 2009 20:01
Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan kembali soal batas usia maksimal anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang saat ini sedang mengadakan Kongres di Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes, Jawa Tengah. Usia maksimal bagi anggota IPNU dan IPPNU adalah 25 tahun.

Aturan ini dituangkan dalam Peraturan PBNU yang merupakan hasil Rapat Pleno tahun 2005 yang dihadiri oleh segenap pengurus PBNU, dan lembaga, lajnah serta badan otonom di lingkungan NU. Rapat pleno menyepakati batasan usia anggota IPNU dan IPPNU karena dianggap penting dalam menata proses kaderisasi di lingkungan NU.

”Ini (pembatasan usia) adalah hasil Rapat Pleno PBNU atau dituangkan dalam Peraturan PBNU. Jadi statusnya lebih tinggi dari Surat Keputusan (SK),” kata Wakil Sekjen PBNU H. Taufiq R. Abdullah kepada NU Online di kantor PBNU Jakarta, Senin (22/6), terkait pelaksanaan Kongres IPNU dan IPPNU.

Menurutnya, pembatasan usia anggota itu juga berlaku bagi pengurus IPNU-IPPNU di semua tingkatan. ”Ketua dan jajaran pengurus dari pusat dan daerah itu kan harus dari anggota IPNU atau IPPNU. Jadi pembatasan ini juga berlaku bagi pengurus,” kata Taufiq.

Ditambahkan Taufiq, mengingat saat itu banyak pengurus IPNU-IPPNU di berbagai tingkatan berusia di atas 25 tahun, maka dalam Peraturan PBNU itu masih diberikan kelonggaran. Pemberlakuan itu dilakukan secara bertahap, namun harus sudah diterapkan pada Kongres IPNU dan IPPNU yang diadakan saat ini (2009).

Selain persoalan penataan jenjang kaderisasi, pembatasan usia dimaksudkan agar IPNU-IPPNU bisa berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan para pelajar.

Menurut Taufiq, PBNU sering mengkritik kegiatan IPNU dan IPPNU yang tidak mencerminkan aspek pelajarnya karena dimotori oleh beberapa pengurus yang sudah dalam jenjang S2 dan S3, atau sebagiannya malah sudah aktif bergelut di lembaga swadaya masyarakat (LSM). (nam)

Read Full Post »

Robohnya PC IPNU Jepara

Di Balik Isu Konferensi

Skandal Intervensi Merebut Kuasa

 

kursi-pc-ipnu-jeparaDi balik wacana akan diadakannya Konferensi Cabang yang dipaksakan secara tergesa-gesa, disinyalir ada persekongkolan dan upaya ambisius antara kelompok yang Nalumsariofobia dengan oknum “sakit hati” untuk mengegolkan “bonekanya” duduk di kursi ketua cabang IPNU Jepara.

 

“Serius mau diadakan Konfercab meski periode PC IPNU-IPPNU Jepara belum usai?” demikian tanya penuh keheranan dari seisi ruang pertemuan kader PAC IPNU Nalumsari di Muryolobo (20/2).

Pertanyaan tersebut jelas akan muncul di benak semua kader IPNU dan IPPNU se-Jepara, untuk mengetahui alasan mempercepat diselenggarakannya forum permusyawaratan tertinggi di tingkat kabupaten itu. Begitu rapuhnya sistem regenerasi dan kepemimpinan. Hal ini mengingatkan lembaran kelam atas mundurnya Agus Supriyono (08/2008).

(lebih…)

Read Full Post »

MEMPERTIMBANGKAN GAGASAN AGAMA CINTA

(Flashback atas Aswaja Indonesia) [1]*

 

Umatku di akhir zaman nanti akan terpecah-pecah menjadi 72 golongan…yang paling benar adalah golongan Ahlus Sunnah Waljama’ah”,

 

Muqoddimah

Awal tahun depan, Nahdlatul Ulama (NU) akan berusia 83 tahun, beruntun juga akan disusul IPNU yang ke-54, dan IPPNU ke-53.[2] Dalam usia yang menua tersebut, tantangan zaman tetap setia mengikuti, yaitu adanya kekerasan atas nama agama. Konflik keberagamaan pada saat ini, tetap saja menempati pemberitaan atas di segala jenis media massa. Bahkan kesan pemaksaan yang kerap disertai kekerasan secara gamblang juga terlihat dengan dalih penobatan. damai-itu-indah

Kenyataan di atas dapat dilihat ketika Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengeluarkan 12 butir pernyataan pertobatan, tuduhan tetap saja didapatkan. Belum lagi aksi kekerasan yang diberikan kepada Ahmad Moshaddeq (Al Qiyadah Islamiyah), Lia Eden (The Eden of Kingdom), Yusman Roy (dwi bahasa dalam sholat), dan sejumlah gerakan yang disinyalir sesat karena tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat secara umum. Ada hal yang dilupakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama ini. Bahkan akhirnya berkembang semangat dendam yang mungkin tiada ujung.

(lebih…)

Read Full Post »

Older Posts »