Feeds:
Pos
Komentar

Ribuan Umat Islam Antar Jenazah KH Ma’ruf Irsyad
Kamis, 22 Juli 2010 21:19

Kudus, NU Online
Wafatnya Rois Syuriah PCNU Kudus KH Ma’ruf pada hari Kamis (22/7) mengundang duka yang mendalam bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya. Hal ini terlihat dari suasana pemakaman almarhum pengasuh Pondok pesantren Raudhatul Muta’allimin Kudus tampak histeris.

Ribuan ummat Islam dari berbagai daerah  turut mengantar jenazah almarhum KH Ma’ruf Irsyad  yang dimakamkan Kamis (22/7) sore di makam Sedio Luhur Bakalan Krapyak Kudus. Pekikan takbir dan dzikir para pelayat mengiringi perjalanan jenazah mulai dari rumah duka di komplek pondok pesantren Raudlotul Mutaallimin sampai tempat pemakaman.

Dalam upacara pemberangkatan jenazah pengasuh Pesantren Raudlatul Muta’allimin ini  dihantarkan  oleh Musytasyar PCNU Kudus KH Sya’roni Ahmadi mewakili keluarga. Selanjutnya jenazah dibawa ke Masjid Al Aqsho Menara Kudus untuk disholati engan imam KH Ulil Albab Arwani, sementara talqin dibacakan ulama sepuh KH. Abdul Basyir.

Hadir dalam acara pemakaman, Selain ulama sepuh Kudus, jajaran pengurus Syuriah dan tanfidziyah PCNU Kudus turut membaur dengan masyarakat yang memberi penghormatan terakhir kepada almarhum KH Ma’ruf Irsyad.

Dalam sambutannya, KH. Sya’roni Ahmadi mengatakan almarhum KH. Ma’ruf Irsyad merupakan sosok alim yang andal. Almarhum memiliki jasa yang besar dalam  mengembangkan pendidikan dan Thoriqoh di Kudus.

“Oleh karena itu, semua santri, ustad di Kudus maupun keluarga almarhum  harus meneruskan dan meneladani perjuangannya termasuk mengelola pondok pesantrennya,” harap  KH Sya’roni singkat.

Sebagaimana diberitakan KH.Ma’ruf Irsyad wafat akibat terserang penyakit gula. Salah seorang menantunya, KH Masfui menceritakan rabu pagi almarhum masih mengikuti acara khoul mertuanya KHMa’ruf Asnawi.

“Namun, malam harinya almarhum masuk RSUD karena kondisi gula-nya naik.Dan, tanpa di duga pagi harinya abah menghembuskan nafas terakhir,”ceritanya pada NU Online.

KH Ma’ruf Irsyad wafat meninggal istri dan 6 anak beserta menantu dan cucunya. (adb)

Teror Demokrasi

Teror terhadap Demokrasi

[Oleh Muh Khamdan, dimuat dalam harian Suara Merdeka, 15 Juli 2010]
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/07/15/116815/Teror-terhadap-Demokrasi

SAAT masyarakat berhak mendapatkan jaminan memperoleh informasi seiring dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), prahara intimidasi demokrasi melalui teror-teror justru mulai mengemuka. Setidaknya dua kasus menjadi pembenar, yaitu pelemparan bom molotov di kantor Redaksi Majalah Tempo (06/07/10) dan penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun (08/07/10).

Kasus yang terjadi berdekatan waktu itu diduga terkait dengan pemberitaan rekening perwira Polri yang dimuat Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010. Penulis politik Prancis, Alexis de Tocquelle pernah menyebut bahwa kebebasan informasi di tengah masyarakat adalah sebagai oksigen demokrasi. Pernyataan ini menjadi sangat hiperbolik, namun dalam kenyataan di semua rezim-rezim pemerintahan yang diktator akan beriring dengan pemenggalan kebebasan informasi.

Konsekuensinya, hak-hak masyarakat atas informasi sebagai bagian dari pilar tegaknya demokrasi menjadi terampas dan perjalanan demokrasi mengalami ‘’sesak napas’’. Demokrasi menghasilkan kebebasan dan dengan kebebasan setiap warganegara bisa mengontrol dan mengekspresikan hak sekaligus kewajiban politiknya. Namun bagi rezim tirani, demokrasi yang menjamin kebebasan dapat dianggap sebagai sesuatu yang merusak dan menghambat tatanan yang tentram, damai, dan sejahtera.

Untuk itulah sangat dimaklumi jika muncul upaya check and balances dalam pemerintahan oleh masyarakat maka ancaman teror seringkali muncul sebagaimana terjadi pada Redaksi Tempo dan aktivis ICW Tama. Hal demikian akibat yang bisa dimunculkan atas kritisisme masyarakat adalah kekisruhan demokrasi itu sendiri. Atau dalam bahasa dalang bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap.

Thomas Friedman, kolumnis luar negeri untuk The New York Times, dalam bukunya The Lexus and the Olive Tree membedakan tiga macam demokratisasi, yaitu teknologi, informasi, dan keuangan. Di balik ketiganya itu adalah revolusi teknologi berupa peningkatan luar biasa kapasitas masyarakat mengakses dan mendapatkan informasi.

Dengan demikian, prasyarat terlembaganya politik representasi dan partisipasi publik melalui pemilu dan pilkada mesti dilanjutkan dengan memberikan prioritas lebih terhadap institusionalisasi kebebasan informasi publik karena lembaga politik sesungguhnya hanyalah ‘’pintu masuk’’ demokrasi.

Dalam pintu demokrasi yang ditandai dengan pemilihan langsung kepala daerah, anggota legislatif, dan juga pemilihan presiden dan wakilnya, demokrasi kehilangan isi rumah tangganya, berupa keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Ini karena praktik yang terjadi justru sekadar rutinitas ritual politik yang mempertegas ironi demokrasi itu sendiri, yaitu pendidikan berbohong secara massal.

Ruang Partisipasi

Persoalannya, dari awal kampanye menuju kampiun demokrasi masyarakat disuguhi dengan ketidakterbukaan informasi berupa harta kekayaan kandidat yang berlaga beserta dana kampanye yang digunakan. Dan setelah kekuasaan diperoleh dengan klaim vox populi vox Dei (suara rakyat suara Tuhan) kultur birokrasi tertutup mulai diterapkan dengan klaim yang superampuh untuk melegitimasi, berupa rahasia negara.

Atas dasar itulah, masyarakat sebagai komponen utama demokrasi harus diberikan ruang partisipasi untuk mengetahui, mengoreksi, dan memperbaiki data yang disuguhkan pemerintah. Bila diperhatikan, kasus teror yang telah terjadi dan kemungkinan besar sangat terkait dengan laporan rekening petinggi Polri bisa dianggap sebagai bentuk pencederaan hak partisipasi masyarakat dalam demokrasi yang berawal dari ketertutupan akses mendapatkan informasi publik.

Hal demikian agar tidak berulang dalam upaya mengetahui harta kekayaan pejabat atau calon pejabat sehingga pemeriksaan harta kekayaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilaksanakan tidak secara parsial sehingga masyarakat memperoleh informasi sebenarnya, baik terlibat atau terindikasi korupsi maupun abuse of power yang dilakukan selama berkuasa.

Diterapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 pada 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini, di satu sisi, berawal dari keprihatinan masyarakat luas terhadap pengawasan penggunaan dana APBN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi wasit untuk mengaudit anggaran terkesan kurang tidak tegas. Karena itu kritisisme masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan harus dilindungi karena menjadi hak untuk mengawal perjalanan demokrasi. (10)

— Muh Khamdan, peneliti Paradigma Institute, fungsional widyaiswara BPSDM Kementerian Hukum dan HAM

Menanti Realisasi Desentralisasi Partai Ala Anas Urbaningrum

Oleh. Muh. Khamdan, peneliti Paradigma Institute dan fungsional Widyaiswara BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI, mantan ketua IPNU Nalumsari Jepara
dimuat dalam Pikiran Rakyat, 31 Mei 2010. [http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=142336]

Anas Urbaningrum memimpin Partai Demokrat (PD) periode 2010-2015 setelah memenangi “pertandingan persahabatan” merebutkan jabatan ketua umum di Bandung pekan lalu. Setelah melewati proses voting yang cukup panjang, Anas Urbaningrum menang dengan 280, sementara Marzuki Alie dengan 248 suara.

Pertanyaan yang menyusul kemudian adalah apakah Anas akan merealisasikan gagasan yang disampaikan dalam deklarasi pencalonannya di Hotel Sultan, Jakarta (15/4) berupa konsep desentralisasi partai? Pertanyaan selanjutnya, apakah sesungguhnya makna di balik konsep yang ditawarkan mantan Ketua Umum PB HMI itu?

Dengan memahami model politik pencitraan yang selama ini kental dilakukan PD, Anas sangat terkesan ingin menjadikan partainya sebagai partai yang benar-benar partai atau bukan di bawah bayang-bayang yang lain. Tidak dapat diingkari bahwa PD mampu menjadi partai yang besar karena sosok sentral SBY. Dengan mengandalkan dukungan karisma tradisional yang penuh rekayasa pencitraan, setidaknya PD meraih kemenangan dalam Pemilu 2009.

Sebaliknya, fakta demikian tentu akan mempersulit langkah PD ke depan jika terus bergantung pada sosok sentral karena model karisma dalam perpolitikan nasional telah terbukti mengalami masa kerontokan. Sebagai konsekuensi tersebut sebagaimana yang dihadapi partai politik di luar PD, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan sosok Gus Dur dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Amien Rais.

Jika PD tetap hanya mengandalkan karisma tradisionalnya, selain menyimpan potensi kemenangan, pada saat lain jelas akan membuat jalan di tempat, bahkan bisa jadi ditinggalkan konstituennya. Sementara itu, pendidikan politik serta pengalaman berdemokrasi masyarakat berangsur-angsur mengalami pencerdasan seiring terbukanya arus informasi massa. Ketidaktertarikan masyarakat juga dapat muncul dari bumerang pemerintahan Yudhoyono itu sendiri yang dalam periode kedua kabinetnya justru terlilit banyak kasus hukum.

Masih segar dalam ingatan bagaimana kasus “Cicak vs Buaya” yang merepresentasikan permainan kekuasaan antara KPK dan kepolisian sehingga Yudhoyono harus bertindak dengan membentuk tim delapan. Belum tuntas, gemuruh kasus Bank Century memasung kinerja Wakil Presiden Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kasus ini bahkan menyebabkan ekspektasi dukungan publik terhadap pemerintahan Yudhoyono menurun sehingga orang-orang di sekitar istana harus ikut-ikutan membendung arus sebagaimana dilakukan staf khusus kepresidenan.

Kasus hukum di awal pemerintahan periode kedua tersebut jelas memiliki dampak sistemik terhadap pencitraan dan kepercayaan masyarakat terhadap Yudhoyono sebagai sosok sentral PD. Karisma sebagai suatu hasil persepsi masyarakat dan atribut yang dipengaruhi oleh kemampuan aktual serta perilaku dalam konteks situasi kepemimpinan untuk pemenuhan kebutuhan individu maupun kolektif, jelas akan mengalami distorsi dengan persepsi masyarakat tentang ketidakmampuan Yudhoyono membangun citra pemerintahan yang bersih seperti yang dikampanyekan.

Oleh karena itu, tawaran desentralisasi partai yang telah dimunculkan dalam deklarasi pencalonannya bukan hanya membuka paradigma baru kepartaian, tetapi juga akan mampu melahirkan pemimpin daerah dari stok kepemimpinan partai yang benar-benar mengerti nasib masyarakat daerahnya sendiri. Kenyataan semacam itu tentu tidak sulit karena pemimpin partai di daerah masing-masing memiliki hak otonom untuk berbuat sekaligus mengambil kebijakan menyangkut masa depan partainya di daerah yang dipimpin.

Penghargaan atas proses kaderisasi yang terstruktur pada akhirnya akan berjalan karena masing-masing DPC maupun DPD dipaksa menyiapkan kader yang loyal. Terlebih selama ini proses kaderisasi terkesan ditiadakan oleh banyak partai politik karena pragmatisme mendulang suara justru dengan merekrut artis dan tokoh dekat di tengah jalan. Persoalan desentralisasi partai demikian dapat memberikan jawaban bahwa PD menjadi lahan untuk menciptakan pembibitan kader (learning center) yang baik guna tercipta sosok calon negarawan yang memiliki etika politik.

Sungguh mengerikan ketika sistem kaderisasi dikesampingkan oleh partai politik karena adanya kepentingan kekuasaan dan jaringan klan sehingga stok calon negarawan justru terisi oleh orang yang berpikir pragmatis dan lebih mengedepankan kepentingan kekuasaan daripada proses pemberdayaan kader dan aktualisasi di masyarakat. Kenyataan demikian terlihat dari sejumlah partai politik yang cenderung menjagokan artis untuk menjadi calon pemimpin daerah, seperti Julia Perez untuk calon Wakil Bupati Pacitan dan Vena Melinda sebagai calon Bupati Blitar.

Inilah yang harus segera dibenahi oleh semua partai politik dan Anas Urbaningrum hadir dengan menawarkan “dagangan” desentralisasi partai politik. Munculnya Anas sebagai representasi kalangan muda dalam PD harus mampu berperan dalam proses transformasi masyarakat, terutama menyangkut potensi generasi muda secara keseluruhan. Demokrasi bukanlah sekadar persoalan kemenangan suara mayoritas, tetapi ada substansi masalah yang harus diperhatikan berupa kesadaran untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan penyiapan sosok negarawan untuk menjaga keberlangsungan bangsa Indonesia yang maju dan beradab.

Meneguhkan Paradigma Ekoterorisme
http://kabarkeadilan.com/?p=97 [May 26, 2010]

Muh. Khamdan, Peneliti Paradigma Institute dan fungsional Widyaiswara BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI, mantan ketua IPNU Nalumsari Jepara

Permintaan Presiden agar memberangus mafia lingkungan terutama bidang kehutanan perlu mendapatkan dukungan dari semua kalangan. Bahkan penting menganggap kalau pelaku pengrusakan lingkungan sama halnya seorang teroris yang mesti dibasmi melalui Detasemen Khusus.

Sebagaimana teroris yang menyebarkan ketakutan, perusak lingkungan juga sama posisinya dengan seorang teroris karena memberikan dampak kerusakan dan kerugian yang tak terbantahkan lagi sangat mengerikan. Banjir besar yang pernah menggenangi Jakarta dan daerah lain di hampir seluruh wilayah Indonesia, setidaknya menjadi percontohan dampak yang lebih besar daripada pengeboman di Hotel JW Marriott (5/8/03) dan bom di depan Kedubes Australia (9/9/04), bahkan terkini terhadap Hotel The Ritz Carlton bersamaan dengan terulangnya JW Marriott (17/07).

Ketika upaya penegakan hukum lingkungan mulai kelihatan mengendor, penguatan basis perlawanan harus dikembangkan ke semua lapisan masyarakat. Bagi kalangan agamawan, pengrusakan lingkungan harus didekati dengan pemaknaan ulang teologi beragama yang berbasis lingkungan. Hal ini karena masyarakat Indonesia masih menganggap kalangan agamawan sebagai posisi pemimpin strategis dalam menyikapi segala kenyataan sosial dan lingkungan.

Selama ini manusia selalu menganggap bahwa alam diciptakan untuk dikuasai, sehingga manusia memiliki pandangan kewenangan untuk berbuat apa saja terhadap lingkungan. Sebagaimana saat ini, pengrusakan lingkungan yang terjadi sudah mengalami titik kulminasi yang mengkhawatirkan. Permainan kekuatan serta kekuasaan menggiring pelaku merasakan kondisi yang aman karena hukuman yang diberikan terbilang sangat ringan. Padahal, dapat dibilang bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pengrusakan lingkungan jauh lebih besar daripada tindak terorisme, bahkan berdampak sistemik dan kompleks.

Sebagaimana Felix Guattari dalam The Three Ecologies (2000) menyatakan bahwa terdapat tiga teror lingkungan yang saling berkaitan, yaitu kerusakan ekologi lingkungan (environment ecology) berupa kerusakan lingkungan fisik dan habitat di dalamnya, kerusakan ekologi mental (mental ecology) berupa kerusakan mental yang membangun psikis manusia, serta kerusakan ekologi sosial (social ecology) berupa kehancuran kesatuan sosial yang membangun sebuah lingkungan sosial.

Kerugian yang ditimbulkan dengan meledaknya bom di beberapa tempat, jelas hanya menimpa secara lokal dan orang yang berada di tempat kejadian. Berbeda dengan krisis lingkungan yang ditimbulkan para perusak alam. Banjir yang merendam Jakarta setidaknya melumpuhkan sendi-sendi perekonomian secara luas, mulai dari terganggunya jadwal penerbangan, terputusnya jalur arteri kota sehingga melumpuhkan transportasi masyarakat, kerusakan kendaraan, belum lagi rumah beserta harta bendanya. Tak hanya itu, bencana banjir juga memberikan beban psikologi yang teramat luas.

Seperti ditunjukkan kasus-kasus bencana yang terjadi selama ini, benar-benar tak ada anggapan bahwa merusak lingkungan lebih kejam daripada terorisme, padahal telah menghancurkan mental sekaligus kesatuan sosial masyarakat. Dari sini ada hal yang perlu dicatat. Bencana sebagai akibat krisis lingkungan dianggap gejala umum yang sudah menjadi takdir Tuhan tanpa mempedulikan akar masalahnya.

Di sini kita perlu menilik model-model pendekatan dan etika terhadap lingkungan. Seperti ditulis J. Baird Callicott dalam Agama, Filsafat, dan Lingkungan Hidup (2003), di antara pendekatan yang memiliki pengaruh paling besar yaitu antroposentrisme, terkait dengan penciptaan manusia sebagai penguasa di bumi yang berhak mengeksploitasi alam demi kepentingannya.

Ekoterorisme pada akhirnya harus mampu menjadi paradigma bersama sebagai refleksi dari kian memburuknya hubungan manusia dengan alam. Hal ini karena telah berkembang etika antroposentrisme (anthropocentrical ethics) terlebih dahulu dalam penafsiran-penafsiran diciptakannya manusia di bumi. Sebuah pandangan tentang etika yang mendewakan hasrat manusia atas alam. Akibatnya, beragam kerusakan ekosistem yang disebabkan hipereksplorasi sumber daya alam, hiperkomodifikasi mesin produksi, dan hiperkonsumsi produk untuk memenuhi selera konsumtif semakin tak terkendali.

Sallie McFague, teolog ekofeminis Amerika Serikat telah mengungkapkan kegagalan teologi dalam menanggapi krisis lingkungan. McFague menggambarkan fase-fase pergeseran agenda teologi abad 20 yang dikategorisasikan dalam era pengenalan terhadap Tuhan yang berlangsung hingga 1960-an. Kategorisasi selanjutnya mengarah pada kemunculan teologi pembebasan pada 1970-an yang kemudian berkembang menawarkan pembebasan dunia dalam aspek penyelamatan ciptaan-ciptaan Tuhan. Untuk itulah, pengrusakan lingkungan harus masuk dalam agenda teologi dan perlawanannya disebut sebagai ekoterorisme terhadap teologi itu sendiri.

Dari pandangan tersebut, lingkungan tidak boleh mengalami penderitaan atau eksploitasi yang tak terkendali sebagaimana masa perbudakan atau krisis perempuan dalam sejarah. Terlebih selama ini berkemban persepsi bahwa lingkungan adalah seorang ibu atau perempuan yang layak dieksploitasi karena dominannya budaya patriarki.

Di tengah situasi banyaknya kerusakan, maka gagasan adanya hak veto lingkungan oleh kalangan agamawan layak dimunculkan di tengah keputusan politik kekuasaan. Sebuah hak untuk dapat membatalkan rencana kebijakan yang mengancam keberlanjutan lingkungan karena pemerintah selama ini telah terjebak dalam model penanganan responsif sehingga belum mampu memberlakukan moratorium pengrusakan.

Tentu krisis lingkungan akan mudah teratasi jika pelaku perusakan lingkungan dan akibat kerusakannya, disamakan dengan aksi terorisme karena keduanya saling mengancam kehidupan manusia. Terlebih kalangan teolog atau agamawan juga harus berperan mengkampanyekan paradigma baru ekoteologi yang menghargai eksistensi lingkungan untuk beriringan mengkampanyekan bahwa perusak lingkungan sama halnya derajatnya dengan seorang teroris yang harus dihukum sama.

Menagih Amanat Konstitusi
Oleh Muh. Khamdan
[dimuat dalam harian Pikiran Rakyat, 14 Mei 2010. http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=140366]

Presiden sudah silih berganti sampai empat kali sejak Soeharto lengser dua belas tahun lalu. Setiap pemerintahan tentu mengaku sudah membuat kebijakan dan program pengentasan masyarakat perdesaan dan perkotaan dari kemiskinan dengan alokasi anggaran triliunan rupiah. Namun angka kemiskinan ternyata tidak mampu terbendung untuk turun secara berarti sehingga berbagai program menjadi tidak efektif. Dengan demikian, amanat konstitusi tentang kewajiban negara atas orang miskin dan anak telantar seolah hanya isapan jempol.

Pembukaan UUD 1945 jelas mengamanatkan pentingnya kesejahteraan umum sekaligus terwujudnya kecerdasan bangsa yang menyeluruh sebagai bagian dari tujuan berdirinya negara Indonesia. Amanat demikian semakin dipertegas dalam batang tubuh UUD 1945 dan perlu didorong dengan aturan hukum yang jelas dalam lingkup pelaksanaannya. Dalam situasi seperti itu, RUU Fakir Miskin yang kemudian berubah nama menjadi RUU Percepatan Pengentasan Kemiskinan merupakan keharusan.

DPR RI telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan ditetapkan target pembahasan 247 RUU, ditambah dengan 5 kategori RUU kumulatif terbuka. Dari Prolegnas itu, 58 RUU ditambah 5 kategori RUU kumulatif terbuka ditetapkan sebagai RUU prioritas 2010. RUU Fakir Miskin tengah menjadi salah satu RUU prioritas yang harus diselesaikan Komisi VII DPR.

Program dan kebijakan pengentasan kemiskinan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seolah berjalan tanpa perencanaan matang untuk jangka waktu panjang. Hal itu dapat terlihat dari pelaksanaan program yang hanya bersifat bantuan sosial sehingga terkesan bagi-bagi dana segar dan mengalami kemandulan pengentasan kemiskinan. Kenyataan tersebut setidaknya dipahami dari dua paradigma.

Pertama, adanya politisasi kewajiban menjadi pencitraan kedermawanan oleh pemerintah. Pencitraan kedermawanan tersebut seolah menggambarkan kepedulian sosial pemerintah, padahal mestinya adalah tanggung jawab negara atas rakyatnya. Bantuan model ini semacam bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) dengan tajuk utama sebagai perlindungan sosial yang ditujukan pada keluarga atau komunitas miskin. Fenomena BLT menjadikan dana yang didapatkan hanya menjadi pemuas konsumsi, menyuburkan konsumerisme, serta ketergantungan masyarakat miskin.

Kedua, pencitraan angka statistik lebih dikedepankan daripada data kemiskinan faktual di tengah masyarakat. Pengalaman karut-marutnya program dan kebijakan, ataupun persoalan-persoalan lainnya yang menjadi parameter kemiskinan selalu didasarkan pada kurangnya koordinasi atas data kemiskinan. Mesti diakui, data kemiskinan yang menjadi dasar bagi intervensi program penanggulangan kemiskinan belum tersedia secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan. Satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kesediaan data adalah Badan Pusat Statistik (BPS) walaupun BPS banyak dikritik sehubungan data yang semrawut.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2008 (15,42 persen) menurun sekitar 2 persen dibandingkan dengan 1996 (17,47 persen). Jika dilihat dari jumlah absolut, penduduk miskin justru meningkat dari 34,01 juta (1996) menjadi 34,96 juta (2008). Perkembangan kemiskinan masyarakat justru terjadi sampai di depan istana dengan maraknya anak jalanan dan fakir miskin di kolong jembatan.

Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan pengentasan kemiskinan, seperti BOS, Askeskin, dan Jamkesmas, yang membutuhkan alokasi anggaran besar. Untuk 2009, anggaran pengentasan kemiskinan secara agregat di dalam APBN mencapai sekitar Rp 66 triliun. Meskipun demikian, kemiskinan menjadi masalah yang tak berkesudahan.

Hal itu karena penyebab kemiskinan selalu didasarkan pada jawaban makro yang tunggal, padahal penyebab kemiskinan berbeda-beda sesuai dengan lingkup lokalitas yang ada. Kesemrawutan data tidak akan dapat mencerminkan gambaran tingkat kemiskinan masyarakat yang memiliki keragaman akibat wilayah Indonesia berbeda secara geologi, sosial, budaya, sumber daya alam, ataupun bentuk ekonomi yang berkembang.

Akhirnya, kemiskinan dan kecerdasan bangsa Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Jika RUU Pengentasan Kemiskinan dijadikan sebagai tonggak awal pembenahan program dan kebijakan yang selama ini dianggap mandul, penting dirumuskan kejelasan hubungan antara pemerintah di semua level, lembaga-lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan agar tidak ada pengkhianatan atas konstitusi.

Menjelang usia 65 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini semakin tersadar betapa sulitnya menagih amanat konstitusi bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dapat dipelihara oleh negara. Untuk menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab atas rakyat miskinnya sebagai amanat UUD 1945, segera menyelesaikan RUU tentang Fakir Miskin menjadi UU merupakan suatu keniscayaan.***

Penulis, fungsional Widyaiswara BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI.

MUI akan Keluarkan Fatwa soal Tato

Jumat, 2 Juli 2010 12:54

Jakarta, NU Online Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan akan mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan tato yang melekat dalam tubuh manusia yang menjadi salah satu tren gaya hidup. Fatwa mengenai tato ini akan dibahas terlebih dahulu dalam Munas MUI yang akan digelar pada bulan Juli ini. Selain tato, persoalan lain yang akan dibahas adalah mengenai vaksin meningitis, hipnotis, kenehan jenis kelamin, dan bank organ tubuh manusia. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum MUI Ichwan Sam usai bertemu Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (1/7). Ichwan mengatakan, usulan fatwa itu muncul dari pertanyaan masyarakat. MUI kemudian mengkajinya. Bagaimana hukumnya dalam Islam tentang pembuatan lembaga yang menampung organ-organ tubuh manusia. Menurut Ichwan, MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan permintaan masyarakat. Kemudian, MUI mendata dan mengkajinya sesuai dengan hukum Islam. “Itu pertanyaan masyarakat melalui surat maupun ada juga yang datang ke MUI,” ujarnya. Munas MUI ke VIII akan digelar pada 25 Juli-28 Juli 2010 mendatang di Jakarta Convention Center. Rencananya munas akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hati Nurani dan Korps Korupsi

April 29, 2010. dalam [kabarkeadilan.com]

Oleh Muh. Khamdan, Fungsional Widyaiswara BPSDM Kementerian Hukum dan HAM  RI

Periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini diwarnai banyak perkara hukum yang berkepanjangan. Masih segar dalam ingatan bagaimana kasus Cicak vs Buaya yang merepresentasikan permainan kekuasaan antara KPK dan kepolisian. Belum tuntas, gemuruh kasus Bank Century memasung kinerja Wakil Presiden, Boediono, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kini korps korupsi terbongkar di semua instansi penegak hukum melalui nurani pengakuan terbuka mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji tentang mafia pajak.

Fenomena ini menarik karena pertarungan hati nurani dengan korps korupsi telah mampu membongkar sebuah lingkaran setan persekongkolan perpajakan. Korps Kepolisian telah mengambil tindakan terhadap Kompol Arafat, AKP Sri Sumantri, bahkan mencopot Brigjend Edmond Ilyas dari posisi Kapolda. Korps Kejaksaan Agung juga telah mencopot Cyrus Sinaga sebagai Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang seharusnya dapat dijerat dengan ancaman pidana.

Pembongkaran “mafia” hukum tersebut juga memiliki dampak sistemik terhadap korps Kementerian Keuangan dengan munculnya aktor dari Direktorat Pajak, Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie yang berimplikasi pada gugatan reformasi birokrasi dan kebijakan remunerasi. Bahkan arus kuat kasus pajak tersebut sangat mungkin akan menyangkut pihak-pihak yang tidak pernah terduga, sebagaimana telah muncul inisial SJ yang diungkapkan SusnoDuadji sebagai makelar kasus pajak.

Berbagai pelajaran kasus-kasus yang terjadi dalam penindakan praktik korupsi belum mampu mengokohkan relasi keadilan hukum dan moralitas dalam konsentrasi upaya menciptakan birokrasi yang bersih sekaligus bertindak sesuai dengan pendekatan hati nurani. Bahkan pengungkapan praktik persekongkolan mafia hukum dari anggota di dalam korps, justru sering terancam dengan tuduhan pelanggaran kode etik dan  bahkan aduan pencemaran nama baik. Untuk itulah dapat difahami jika Susno Dudaji merasa perlu meminta perlindungan hukum dan perlindungan politik kepada DPR.

Sebagaimana kasus yang pernah diungkap auditor BPK, Khairiansyah, masa kepemimpinan Anwar Nasution pada 2005, dengan lebih nyaman ia melaporkan kepada KPK daripada ke institusinya. Hadiah kata-kata yang berkembang dari atasannya saat itu berupa ingin mencari popularitas, kampungan, ancaman pemecatan, stupid, dan sebagainya. Kegagalan sistem akuntabilitas vertikal dari bawahan kepada atasannya langsung dan atasannya akan melanjutkan ke atasan berikutnya sampai yang tertinggi, membuktikan bahwa korupsi di negeri ini merupakan sebuah jaringan laba-laba.

Oleh karena itu pulalah langkah Susno Duadji untuk membersihkan korps kebanggaannya dari kungkungan Makelar Kasus (Markus) dengan memberikan laporan terlebih dulu ke Satuan Tugas (Satgas) Anti-mafia Hukum daripada ke institusinya dapat difahami karena adanya ketidakpercayaan dengan akuntabilitas vertikal yang selama ini terjadi dalam organisasi pemerintahan termasuk Mabes Polri. Kenyataan tersebut mengingatkan terbongkarnya jaringan mafia polisi Sidney, New South Wales (NSW), Australia, oleh Komisi Wood (1996) yang mengagetkan banyak negara, dan itu karena bantuan seorang polisi yang memiliki panggilan hati nurani untuk ikut membongkar kejahatan yang terjadi di korps-nya.

Dengan demikian, dimanapun hukum hampir cenderung telah diatur oleh kekuatan uang dan bisnis. Peristiwa terbongkarnya kekuatan uang dalam proses hukum secara gamblang terlihat dari rekaman Anggodo Widjojo dengan berbagai petinggi institusi penegak hukum yang diperdengarkan dalam perjalanan sidang perkara Chandra M Hamzah-Bibit Samad Rianto di Mahkamah Konstitusi. Anggodo begitu leluasa mengatur perkara melalui sejumlah pejabat di kejaksaan dan kepolisian. Tidak hanya itu, masyarakat juga pernah menyaksikan bagaimana jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap KPK ketika melakukan transaksi perkara dengan Artalyta Suryani.

Meminjam istilah Habermas, manusia akan kehilangan daya kritisnya karena terbuai oleh materi-materi yang bersifat semu, yaitu uang. Hal demikian mendukung kepolisian untuk terbuai dengan materi semu karena memiliki posisi dan legitimasi sebagai aparat kontrol sosial dari pemerintah yang mempunyai monopoli kekuasaan. Posisi hukum polisi yang memiliki otoritas berhadapan dengan masyarakat, seperti mencurigai, menahan, atau menggeledah melahirkan kedigdayaan polisi terhadap masyarakat. Ironisnya hal tersebut harus dihadapi Susno Duadji itu sendiri.

Tidak mampunya hukum memberikan keadilan publik diakibatkan ketidakberanian aparat penegak hukum bertindak progresif. Dalam suasana semangat tinggi untuk menegakkan supremasi hukum (the cry for supremacy of law), Profesor Satjipto Rahardjo selalu mengampanyekan agar penegak hukum tidak menjadi tawanan undang-undang. Dalam hal ini, kredo dekonstruksi hukum tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan sekadar peraturan tetapi adanya perilaku terbuka untuk melakukan pilihan-pilihan determinasi berkehendak memberikan keadilan kepada masyarakat.

Masyarakat telah menyaksikan betapa simpang-siurnya keadaan hukum yang tidak memberi kepastian keadilan. Untuk itu para profesional hukum harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan (fiat iustitia) dengan mengedepankan kebajikan dan kepatutan (prudence dan equity) agar kepastian dan keadilan hukum terjaga . Dan Susno Duadji setidaknya berusaha menunjukkan, lewat hati nurani mafia hukum dapat dilawan kendati telah membangun korps korupsi sendiri.